Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.023 Triliun di Mei 2021

Merdeka.com - Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2021 mengalami penurunan. Posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar USD 415 miliar atau setara dengan Rp6.023 triliun . Angka ini turun 0,6 persen (mtm) dibandingkan dengan posisi ULN April 2021 sebesar USD 417,6 miliar.

"Posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar USD 415 miliar, turun 0,6 persen (mtm) dibandingkan dengan posisi ULN April 2021 sebesar USD 417,6 miliar," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, Jakarta Jumat (16/7).

Erwin menjelaskan, perkembangan tersebut terutama didorong oleh penurunan posisi ULN pemerintah. Secara tahunan, ULN Mei 2021 tumbuh 3,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen (yoy).

ULN pemerintah tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah di bulan Mei 2021 tercatat sebesar USD 203,4 miliar. Menurun 1,3 persen (mtm) dibandingkan dengan posisi ULN April 2021.

Hal ini mendorong perlambatan pertumbuhan tahunan ULN pemerintah menjadi sebesar 5,9 persen (yoy) dibandingkan dengan 8,6 persen (yoy) di bulan April 2021. Penurunan posisi ULN Pemerintah tersebut terjadi seiring dengan pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dalam valuta asing yang jatuh tempo di bulan Mei 2021.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Adapun penarikan ULN dalam periode Mei 2021 tetap diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," kata dia.

ULN Swasta Tumbuh Melambat

Pertumbuhan ULN swasta Mei 2021 tercatat 0,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan menjadi 2,3 persen (yoy) dari 4,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan berkurang menjadi sebesar 6 persen (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 9 persen (yoy). Dari perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Mei 2021 tercatat sebesar USD 208,7 miliar. Relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,7 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,1 persen terhadap total ULN swasta.

Erwin mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Mei 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,6 persen. Menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,9 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,5 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.