Utang masih jadi andalan tambal APBN dan biayai infrastruktur
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memastikan tahun depan akan tetap mencari utang luar negeri maupun domestik, buat memenuhi kebutuhan anggaran. Tahun ini saja pemerintah sudah menambah utang baru senilai Rp 232,7 triliun. Kebijakan ini diambil buat menutupi defisit anggaran sebesar Rp 224,2 triliun atau 2,38 persen dari Produk Domestik Bruto.
Utang akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur serta menambal defisit APBN akibat kurangnya penerimaan negara.
"Kalau pinjaman proyek itu untuk bangun negeri, jembatan, bandara, alutsista. Sedangkan Surat Berharga Negara (SBN), betul-betul saya terbitkan karena kekurangan penerimaan kekurangan uang. Itu lazim di banyak negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan di kantornya, Jakarta, Senin (30/12).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
Robert memastikan, SBN merupakan otoritas pemerintah, jika memang pengeluaran APBN perlu ditambal. Sedangkan pinjaman proyek, terutama infrastruktur, dijamin selalu dibicarakan dulu dengan pemangku kepentingan sebelum dicari.
Berdasarkan rencana Ditjen Pengelolaan Utang, pada semester I 2014, akan diterbitkan kembali global bond, regular bond, lelang Surat Utang Negara (SUN) reguler, serta private placement.
"Untuk semester II, kita terbitkan nanti satu sukuk ritel, satu ORI," ungkapnya.
Terkait banyaknya jenis SBN diterbitkan pada enam bulan pertama 2014, Robert mengaku sudah berdasarkan perhitungan. Diakuinya, banyak kebutuhan pada periode itu. Kendati demikian, kemenkeu memastikan sumber pembiayaan bakal tetap berimbang, baik dari utang maupun non-utang.
"Jadi kalau lihat pembiayaan itu gak semuanya utang, ada Penyertaan Modal Negara," ujarnya.
Sebelumnya, data Indonesia Global Justice (IGJ) menyebutkan, khusus untuk utang luar negeri, akumulasi total pinjaman pemerintah dan swasta dalam rupiah selama Januari-Oktober, mencapai Rp 3.118,404 triliun. Hal itu berdampak pada pembiayaan pokok dan bunga pemerintah sebesar USD 1.283 miliar. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaPembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaSkema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca Selengkapnya