Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Utang Merpati membengkak jadi Rp 7,3 triliun

Utang Merpati membengkak jadi Rp 7,3 triliun Pesawat Merpati tergelincir di Kupang. ©AFP PHOTO/Gamaliel

Merdeka.com - PT Merpati Nusantara Airlines semakin dekat dengan jurang kebangkrutan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengakui ada pembengkakan utang, dari data tahun lalu Rp 6,7 triliun, kini sudah bertambah menjadi Rp 7,3 triliun.

Hal itu diakui langsung oleh Direktur Utama Merpati Captain Asep Ekanugraha saat konferensi pers di Jakarta, Senin (10/2). Komposisi utang terbesar berasal dari tunggakan kepada sesama BUMN sebesar Rp 2,7 triliun. Sisanya adalah kewajiban pajak dan gaji.

"Utang sudah besar Rp 7,3 Triliun kepada pemerintah, BUMN, pajak dan swasta, karyawan dan Pemda," ujarnya.

Sumber utang lain yang menjerat maskapai pelat merah ini menurut Asep adalah saat pemerintah memberi pinjaman lunak Rp 2,4 triliun untuk membeli pesawat jet MA60 produksi China.

Walau beban perusahaan semakin berat, Asep masih yakin direksi bisa mengajak pemerintah menghapus catatan merah di neraca mereka, lewat program konversi piutang dalam bentuk saham. Demikian pula langkah mengatasi beban tunggakan pembayaran ke sesama BUMN.

"Proses sudah mulai dibicarakan, diputuskan dilakukan dept swap to equity kepada negara dan BUMN-BUMN," jelasnya.

Adapun untuk utang Pajak sebesar Rp 0,873 triliun, kepada swasta Rp1,01 triliun karyawan Rp 0,262 triliun dan Pemda Rp 0,062 triliun. Buat beban lain ini, direksi mengaku masih putar otak buat mengatasinya. Sebab, mekanisme pelunasannya tak bisa seperti dengan pemerintah atau BUMN.

"Utang ke lainnya seperti pajak treatment beda. Dengan swasta treatment beda sendiri," kata Asep.

Kegiatan operasional maskapai yang biasa melayani rute-rute antar pulau dalam negeri itu sudah berhenti sejak awal bulan ini. Tidak beroperasinya maskapai karena memiliki hutang avtur kepada PT. Pertamina (Persero) sekitar Rp 165 miliar. Selain itu, gaji para pegawai belum dibayarkan sejak 26 Desember 2013.

Akhirnya, pemerintah melalui Menteri BUMN dan DPR meminta Merpati dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi. Hal ini bertujuan, agar Merpati dapat terbang kembali dan tidak harus ditutup.

Dalam proses restrukturisasi dan revitalisasi, Merpati menyiapkan rencana bisnis 2014-2018. Dalam business plan tersebut, merpati akan melakukan spin off (pelepasan aset) dua unit usahanya, yakni Merpati Maintenance Facility (MMF) dan Merpati Training Center (MTC) untuk dijual ke PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA). (mdk/ard)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Erick Thohir Pamer BUMN Sumbang ke Kas Negara Rp2.000 Triliun selama 3 tahun
Erick Thohir Pamer BUMN Sumbang ke Kas Negara Rp2.000 Triliun selama 3 tahun

Hingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.

Baca Selengkapnya
Megawati Kritisi Besarnya Utang Pemerintah: Cara Bayarnya Gimana, Saya Khawatir Krisis Ekonomi
Megawati Kritisi Besarnya Utang Pemerintah: Cara Bayarnya Gimana, Saya Khawatir Krisis Ekonomi

Megawati berharap pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang bernilai fantastis itu.

Baca Selengkapnya
Bikin Geleng-Geleng, Daftar Utang Jumbo BUMN Ada yang Capai Rp600 Triliun
Bikin Geleng-Geleng, Daftar Utang Jumbo BUMN Ada yang Capai Rp600 Triliun

Sejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.

Baca Selengkapnya
Setor Deviden Rp23,2 Triliun ke Negara, BRI Jadi BUMN Nomor 1 Paling Cuan di 2023
Setor Deviden Rp23,2 Triliun ke Negara, BRI Jadi BUMN Nomor 1 Paling Cuan di 2023

BRI menjadi BUMN paling banyak menyumbang deviden BUMN ke negara hingga Rp23,2 triliun.

Baca Selengkapnya
FOTO: Pelantikan Pengurus PDIP Diwarnai Pidato Keras Megawati Kritik Jokowi
FOTO: Pelantikan Pengurus PDIP Diwarnai Pidato Keras Megawati Kritik Jokowi

Megawati kembali menyebut nama Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat dia berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPP PDIP.

Baca Selengkapnya
Perusahaan BUMN Sumbang Pajak Rp439 Triliun Sepanjang 2023, Ini Daftar 20 Teratas
Perusahaan BUMN Sumbang Pajak Rp439 Triliun Sepanjang 2023, Ini Daftar 20 Teratas

Erick menyebut capaian ini tak lepas dari program Transformasi BUMN yang terus dilakukan untuk  meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024

Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun

Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir: Aset BUMN Naik dari Rp8.312 Triliun Jadi Rp10.402 Triliun
Erick Thohir: Aset BUMN Naik dari Rp8.312 Triliun Jadi Rp10.402 Triliun

Dari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.

Baca Selengkapnya
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak

Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.

Baca Selengkapnya
BUMN Raup Pendapatan Rp292 Triliun Sepanjang 2023
BUMN Raup Pendapatan Rp292 Triliun Sepanjang 2023

Kinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya