Utang Perusahaan Perkebunan yang Izin Usahanya Dicabut Negara Capai Rp382 T

Merdeka.com - Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK) Indonesia membocorkan adanya utang dan penjaminan senilai USD 26,62 miliar atau setara Rp 382 triliun (asumsi Rp 14.352 per USD) untuk perusahaan kehutanan yang izin usahanya dicabut pemerintah.Terdapat 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3,12 juta ha yang dicabut izin konsesi kawasan hutannya mulai 6 Januari 2022.

"Kami coba identifikasi, ada USD 26,6 miliar utang dan penjaminan yang sudah dikucurkan sejak 2017-2021 untuk usaha yang dicabut pada 5 Januari kemarin," kata Direktur Eksekutif TuK Indonesia Edi Sutrisno, Kamis (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar telah mengeluarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan pada 5 Januari 2022 lalu.

Lebih lanjut, Edi menyebut, beberapa perbankan besar seperti BCA, BRI hingga Bank Mandiri jadi penyetor utang terbesar untuk utang kepada perusahaan kehutanan tersebut sejak kurun waktu 2017-2021.

"BCA, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sinarmas menjadi pihak penyandang dana terbesar dengan menyediakan USD 8,09 miliar, atau 30 persen dari total kredit," paparnya.

Dana Investasi

Selain penyandang dana teruntuk utang, ada juga investor yang turut mengucurkan dana kepada sejumlah izin usaha wilayah perkebunan itu.

Menurut catatan Edi, sebanyak USD 1,25 miliar dana telah disalurkan investor (obligasi dan shareholders) pada 2021 lalu untuk grup perusahaan yang izin usahanya dicabut. Beberapa investasi terbesar berasal dari Silchester International, Safra Group, hingga Vanguard.

"Tidak hanya investasi langsung, tapi beberapa adalah shareholder dari perbankan yang jadi penyandang dana," ujar Edi.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com