Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Utang RI Rp 409 triliun jatuh tempo di 2019, Kemenkeu optimalkan obligasi

Utang RI Rp 409 triliun jatuh tempo di 2019, Kemenkeu optimalkan obligasi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman. ©Liputan6.com/Fiki Ariyanti

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, beban utang RI sebesar Rp 409 triliun yang jatuh tempo di tahun depan. Salah satu sumber pembayaran utang itu diperoleh melalui surat utang negara (SUN) atau surat berharga negara (SBN).

Nantinya, lanjut Luky, rencana pembayaran utang jatuh tempo akan dipaparkan pada bulan Desember tahun ini. "Utang Rp 409 triliun ini bayarnya pakai SBN dan dari pinjaman," tutur Luky di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/8).

"Nanti strateginya akan kami sampaikan bulan Desember. Semuanya, nanti berapa growth issues nya, komposisi dari rupiah non rupiah, yang sukuk dan yang konvensional itu nanti kita lihat," imbuhnya.

Luky menambahkan, selama ini kepercayaan investor terhadap SBN masih terbilang baik. "Selama ini kita pernah default enggak? Tidak kan? Karena ada kepercayaan. Kita sudah sisihkan untuk pinjaman. SBN kita refinancing roll over. Selama ini kepercayaan investor sangat tinggi buat indonesia," ungkapnya.

Untuk itu, Kemenkeu akan melihat profile utang jatuh tempo tersebut dahulu untuk menutupi utang RI ini.

"Kita selalu lihat ada profil jatuh temponya, baik dari pinjaman maupun dari SBN. Ada yang bisa kita roll over (refinancing), ada juga yang kita bayar. Jadi kiat untuk pinjaman itu nett negatif, artinya, kita menarik pinjaman itu lebih keci dari yang kita bayar cicilan pokoknya," tandas dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka masa penawaran instrumen surat utang negara (SUN) Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR004 kepada investor individu secara online (e-SBN). Masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 20 Agustus-13 September 2018.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, penerbitan surat utang negara atau SUN berbasis SBR004 tersebut merupakan antisipasi atas kondisi sektor keuangan global yang saat ini tidak menentu.

"Sektor keuangan dan dunia sedang alami tekanan, bagaimana kita menanggapi pasar keuangan terutama memperdalam pasar keuangan khususnya di sektor pasar obligasi. Bagaimana kita juga ikut membangun negara ini dengan membeli SBR004," tuturnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/8).

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Baca Selengkapnya
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025

Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023

"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.461 Triliun per Agustus 2024
Utang Pemerintah Tembus Rp8.461 Triliun per Agustus 2024

Kemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun

Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.

Baca Selengkapnya
Utang Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun per November 2023, Kemenkeu: Masih Aman
Utang Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun per November 2023, Kemenkeu: Masih Aman

Utang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun

Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023

Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp6.801 Triliun, Bank Indonesia: Struktur Utang RI Tetap Sehat
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp6.801 Triliun, Bank Indonesia: Struktur Utang RI Tetap Sehat

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tambah Utang Rp214 Triliun per Juni 2024
Pemerintah Tambah Utang Rp214 Triliun per Juni 2024

Realisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.

Baca Selengkapnya