Utang Warisan Presiden Jokowi Disebut Bisa Capai Rp10.000 T, Ini Alasannya

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020. BPK menyatakan ada beberapa hal yang diwaspadai salah satunya penambahan utang pemerintah.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini setuju dengan pernyataan BPK soal utang pemerintah. Utang harus dikelola dengan hati-hati sebab jika tidak, Presiden Jokowi berpotensi mewariskan utang Rp10.000 triliun kepada presiden selanjutnya.

"Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp10.000 triliun," ujar Didik dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (24/6).

Tumpukan utang ribuan triliun tersebut berasal dari utang dalam APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Keuangan dan non keuangan yang berpotensi bertambah beberapa tahun ke depan. Masing-masing sebesar Rp6.527 triliun, Rp1.053 triliun dan 1.086 triliun.

"Utang BUMN keuangan sebesar Rp1.053 triliun dan BUMN non-keuangan sebesar Rp1.089 triliun. Jadi total utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar Rp8.670 triliun," kata Didik.

Utang BUMN jadi beban pemerintah karena ditugaskan untuk menggarap proyek yang besar seperti infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang gagal bayar atau bangkrut maka menjadi tanggungan APBN.

"BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Kalau gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah," katanya.