Follow
UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Kemudahan Ekonomi Digital
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf mengklaim kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini sudah lebih mudah. Hal itu tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu kemudahan atau kebijakan yang dimaksud yakni dalam hal pengembangan ekonomi digital. Di mana, kondisi pandemi Covid-19 memaksa pemerintah membangun infrastruktur digital secara masif tanpa persiapan.
Selain infrastruktur, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai penting. Sebab, semua bisa terwujud dengan dukungan regulasi yang simpel dan mudah.
-
Bagaimana BRI mendorong UMKM melakukan digitalisasi? “Contohnya saat pandemi, pelaku UMKM ‘dipaksa’ untuk melakukan digitalisasi. Penjualan harus online dan menarik saat dipasarkan secara daring. RUBY kasih pelatihan dan workshop. Pelaku UMKM terlihat ‘naik kelas’, ketika sebelum pandemi sebagian besar masih berjualan secara tradisional, kemudian upgrade skill mereka agar bisa memasarkan secara digital,“ lanjutnya.
-
Bagaimana BRI mendorong digitalisasi finansial? Lewat kegiatan ini, BRI terus mendorong sosialisasi pemakaian QRIS BRI sebagai wujud edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana KEK Singhasari mendukung ekonomi digital? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Bagaimana Menko Airlangga dorong pengembangan talenta digital? “Pemerintah berharap adanya program-program pengembangan talenta digital dapat menjadikan backbone IT tidak di negara lain, tetapi di Indonesia,“
"Ini semua tidak mungkin terjadi apabila policy regulasi masih ruwet. Makanya, kita sebut Omnibus Law Cipta Kerja untuk unleash potential tadi. Begitu infrastruktur dibuat, SDM ditingkatkan, regulasi dan birokrasi juga harus di simplified," ujarnya dalam acara Indonesia Fintech Summit, secara virtual di Jakarta, Rabu (11/11).
Untuk mewujudkan potensi ekonomi digital Indonesia yang besar, perbaikan regulasi sangat diperlukan. Utamanya adalah regulasi untuk mengatur dan melindungi data masyarakat.
"Kita perlu perbaiki regulasi termasuk security dan pengamanan data termasuk perlindungan konsumen. Ini penting, kalau tidak, kita buat digital economy tapi banyak yang jadi korban karena tidak ada regulasi proteksi jaga data mereka," kata dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia ke depan akan tumbuh besar. Bahkan, dalam laporan Temasek, ekonomi digital di Tanah Air akan berkembang pesat pada 2025 dari berbagai sektor.
Di bidang internet, ekonomi digital RI diprediksi naik lebih dari tiga kali lipat yakni dari USD 40 miliar menjadi USD 133 miliar. Kemudian, melalui e-commerce naik empat kali lipat dari USD 20 miliar ke USD 82 miliar.
Sementara untuk online traveling naik 2,5 kali lipat dari USD 10 miliar menjadi USD 25 miliar. Lalu dari media berpotensi naik dari USD 3,5 miliar menjadi USD 9 miliar dan melalui ride hailing dari USD 5,7 miliar ke USD 18 miliar.
"Artinya indonesia sangat memiliki potensi luar biasa dalam bidang ekonomi digital," ucapnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca Selengkapnya
Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca Selengkapnya
Pemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun kampus untuk mencetak inkubator baru.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Upaya-upaya menumbuhkan pengembangan ekonomi digital perlu kerja bersama.
Baca Selengkapnya
Bagi para pebisnis kelas UMKM, digitalisasi membawa bisnis konvensionalnya naik level.
Baca Selengkapnya
Guyonan Menkominfo baru Budi Arie Setiadi soal digitalisasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
"Digitalisasi oleh UMKM membuka berbagai peluang bagi perluasan akses pasar," kata Menteri Budi
Baca Selengkapnya
Airlangga meminta industri konstruksi melakukan transformasi digital.
Baca Selengkapnya
Ia tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.
Baca Selengkapnya