UU Cipta Kerja Tak Hilangkan Kewenangan Pemberian Izin Pemda

Merdeka.com - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menegaskan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak membuat daerah kehilangan haknya dalam memberikan izin investasi. Semua perizinan harus mendapatkan restu dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

"Di Undang-Undang Cipta Kerja ini, tidak ada satu izin daerah yang ditarik di pusat. Izin semua ada di daerah," kata Menteri Bahlil dalam diskusi virtual berjudul Investor Lokal Anak Kandung yang Perlu Didukung, Jakarta, Selasa (15/6).

Menteri Bahlil menjelaskan, yang dilakukan pemerintah hanya melakukan integrasi proses perizinan. Dilakukan melalui sistem OSS (One Single Submission) dengan sistem iklim positif.

Setelah izin diajukan lewat sistem online, maka prosesnya tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah daerah tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi izin.

Hanya saja lama proses pemberian izin dibatasi waktu selama 20 hari kerja. Bila setelah melewati batas waktu tersebut, maka izin akan diproses dari pemerintah pusat.

"Kalau semuanya sudah lengkap tapi belum dapat izin dari bupatinya, otomatis izin yang keluar dari pemerintah pusat," kata Menteri Bahlil.

Cara ini dilakukan pemerintah demi memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Sebab hal ini menjadi yang paling penting bagi pengusaha. Sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

"Kolaborasi ini instrumen penting buat pengusaha daerah karena kalau daerah tidak siapkan izin dengan baik, maka akan susah kalau ada investasi yang masuk," tuturnya.

Pesan Jokowi ke Pemda: Izin Investasi Berorientasi Ekspor Harus Langsung Diberikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada masuknya investor, khususnya yang berorientasi ekspor. Sebab, dengan kinerja ekspor yang kuat, Indonesia tidak perlu lagi khawatir akan gejolak yang terjadi pada perekonomian global.

Jokowi mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi masalah besar saat ini yaitu ketidakpastian ekonomi global. Ini perlu diwaspadai karena juga berdampak pada perekonomian Indonesia.

"Problem besar kita yang kita hadapi sekarang ini itu ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dikalkulasi karena kebijakan-kebijakan sekarang ini memang pada posisi transisi yang menuju kepada norma yang baru. Ini masa transisi. Oleh sebab itu persiapan antisipasi itu betul-betul harus terus kita lakukan dalam merespons setiap perubahan-perubahan yang ada," ujar dia saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7).

Dalam menghadapi gejolak ekonomi global ini, lanjut dia, neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia harus lebih kuat. Dengan demikian, meski kondisi global penuh ketidakpastian, namun tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

"Kalau kita sudah surplus neraca perdagangan kita, mau ada gejolak apa kita bisa kipas-kipas. Defisit transaksi berjalan kita sudah surplus ya sudah kita kipas-kipas. Pertama saya titip itu investasi yang orientasi ekspor yang kedua investasi yang berkaitan dengan substitusi barang impor buka lebar-lebar," kata dia.

Agar neraca perdagangan Indonesia bisa surplus, lanjut Jokowi, maka investasi di sektor industri yang berorientasi ekspor harus ditingkatkan. Untuk itu, peran Pemda sangat penting untuk mempermudah perizinan dan birokrasi agar para investor tersebut mau masuk.

"Oleh sebab itu saya titip kepada gubernur, bupati, walikota urusan yang berkait dengan investasi yang orientasinya ekspor atau investasi yang itu adalah substitusi barang-barang yang impor sudahlah jangan ada pembicaraan lagi. Tutup mata langsung suruh bangun investasi itu investor. Karena ini yang kita butuhkan. Jangan mikir panjang panjang, jangan ditanya macam-macam sehingga batal enggak jadi investasi di provinsi di kabupaten kota daerah Bapak Ibu semuanya," jelas dia.

Bahkan jika perlu, kata Jokowi, izin investasi yang diajukan oleh investor langsung diberikan saat itu juga. Dengan demikian, investor perlu lagi menunggu dan akhirnya batal berinvestasi di Indonesia.

‎"Sekali lagi yang namanya investasi yang orientasinya ekspor buka lebar-lebar. Yang namanya investasi untuk substitusi barang-barang impor buka lebar-lebar. Jangan ada pertanyaan lagi. Kalau bisa selesaikan izinnya detik itu juga hari itu juga. Biar besok dia bisa langsung bangun. Ini pelayanan kecepatan," tandas dia.