Vaksinasi Berbayar Dibatalkan, Ini Kata Pengusaha

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu alias vaksin berbayar. Di mana sebelumnya pemerintah menugaskan Kimia Farma untuk lakukan program vaksinasi gotong-royong individu guna mempercepat akselerasi program vaksinasi.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani mengatakan, pada prinsipnya dunia usaha berfokus dan berharap dengan setiap upaya percepatan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah. Meski dibatalkan, pengusaha pastikan akan tetap komitmen membantu proses vaksinasi di lapangan.

"Ketika diputuskan oleh pemerintah tidak boleh vaksin berbayar, pengusaha tetap bisa membantu dengan memfasilitasi proses vaksinasinya di lapangan," kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Minggu (18/7).

Ajib mengatakan, seluruh jajaran Hipmi di seluruh daerah, sudah diinstruksikan untuk bekerja sama dengan setiap Pemerintah Daerah (pemda) dan tenaga kesehatan untuk membantu teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

"Dunia usaha akan support menuju ke arah sana, sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jumat (16/7)

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegasnya dalam chanel Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).

Sebab itu seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. "Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," jelas Pramono.

Kemudian terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," tutupnya.