Wacana Migrasi Kompor Listrik, Pemerintah Diingatkan Soal Pemerataan Listrik Daerah

Merdeka.com - Dalam rangka mengurangi beban impor gas LPG, Pemerintah akan melakukan migrasi kompor listrik dari kompor gas. Rencananya pemerintah bakal membagikan paket kompor listrik senilai Rp 1,8 juta kepada 30.000 rumah tangga miskin.

Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto mengingatkan penggunaan kompor listrik memerlukan kajian dan persiapan yang mendalam. Salah satu yang paling utama terkait rasio elektrifikasi.

"Yang jauh lebih penting adalah rasio elektrifikasi, rasio yang sekarang dipakai ini pendekatannya berbasis desa. Harusnya ini berbasis keluarga," kata Sugeng saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).

Penggunaan rasio ketersediaan per desa ini dinilai kurang tepat walaupun sudah mencapai 99 persen. Mengingat penggunaan kompor listrik ini digunakan per rumah tangga. "Jadi elektrifikasi 100 persen harus berdasarkan rumah tangga bukan desa," katanya.

Setelah ketersediaan listrik sudah dipastikan ada di setiap rumah tangga, yang perlu dikaji tentang kehandalannya. Sejauh mana listrik yang teraliri ke rumah tangga ini tersedia sepanjang waktu.

"Apakah dari sisi daya naik turun apa enggak karena ini menyangkut alat elektronik," kata dia.

Bila dua masalah ini sudah selesai, kata Sugeng baru membahas kemampuan rumah tangga untuk bermigrasi ke kompor listrik. Menurutnya, jika sasaran pemerintah kelas menengah, program ini mungkin bisa berjalan.

"Kalau sasarannya kelas menengah atas ini bisa," kata dia.

Sebaliknya jika target penerima paket bantuan kompor listrik adalah masyarakat miskin, maka perlu dibahas kembali. Jangan sampai, lanjut dia, adanya program ini justru menambah beban dari masyarakat miskin. Baik itu dalam hal penambahan daya maupun implementasinya nanti.