Wacana Penerapan GBHN Tak akan Buat Perekonomian Nasional Kembali Berjaya

Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai penerapan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lantas akan membuat perekonomian nasional mengulang masa kejayaannya di masa lalu. Alasannya, sistem politik-lah yang seharusnya diubah agar pembangunan Indonesia tetap terus berkesinambungan meski kepala negara telah berganti.

"Adanya usulan penerapan GBHN tanpa perubahan sistem politik tidak akan jalan," kata Defiyan di Jakarta, Kamis (29/4).

Sistem politik multi partai dengan undang-undang presidensial dinilai belum optimal. Sebab orang-orang yang duduk di kursi kabinet merupakan titipan partai yang mengklaim bekerja atas nama rakyat dan menanggalkan atribut kepartaian. Belum lagi dana politik saat kampanye kerap ditagih balik dalam bentuk kebijakan ketika sudah menjabat.

Model pemerintahan ini yang menurut Defiyan bukan kultur Indonesia. Pemilihan presiden yang diwakili MPR itulah yang seharusnya dipertahankan, bukan mengganti sistem yang bukan akar kultur negara. Sehingga bila ingin ada perubahan dalam sistem ekonomi saat ini, maka sebaiknya sistem politik yang lebih dulu diubah.

"Kalau mau mengangkat sistem ekonomi kita, undang-undang politiknya juga harus diubah," kata dia.

Di masa lalu, kata Defiyan banyak negara tetangga yang datang ke Indonesia untuk belajar sistem ekonomi yang diterapkan. Mengedepankan koperasi dan BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional.

Negara-negara yang dimaksud yakni Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand dan yang lainnya. Defiyan pun menyayangkan, pasca krisis 1998, Indonesia justru mengubah sistem politiknya dengan berkiblat ke negara lain yang bukan kulturnya.

"Mereka itu datang ke Indonesia untuk belajar ke kita. Sekarang semua tumbuh dan berkembang, sedangkan kita yang melihat negara lain malah tidak maju," ungkapnya.