Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Bikin Pengusaha Pusing Tujuh Keliling

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Bikin Pengusaha Pusing Tujuh Keliling Pos Penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor. ©2021 Merdeka.com/Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Pemerintah tengah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 4 sampai 6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, rencana perpanjangan tersebut membuat pengusaha semakin ketar ketir penuh ketidakpastian. Sebab menurutnya, hal ini menjadi kondisi teramat berat bagi pelaku usaha, terlebih sektor non esensial dan kritikal diharuskan tutup selama PPKM Darurat.

"Jika memang diperpanjang akan menambah beban arus kas pengusaha yang harus mengeluarkan biaya operasional sedangkan pemasukan tidak ada. Nggak bisa dibayangkan para pengusaha akan pusing tujuh keliling memikirkan untuk bisa bertahan," kata Sarman di Jakarta, Kamis (15/7).

Orang lain juga bertanya?

Bagi pengusaha ini sudah masuk kategori darurat, karena cash flownya semakin sekarat. Sedangkan peluang mendapatkan omzet dan profit tidak pasti. Karenanya, para pengusaha resah dan gelisah memikirkan bagaimana nasib usahanya ke depan jika pandemi Covid-19 ini semakin berkepanjangan.

"Bagi pengusaha tidak ada pilihan lain, mendukung sepenuhnya kebijakan ini, untuk mengendalikan dan menekan penyebaran Covid-19 yang saat ini angkanya masih tinggi dan mengkhawatirkan," ujarnya.

PHK Karyawan

Dia mengatakan, jika PPKM Darurat ini benar-benar diperpanjang akan menjadi dilematis bagi pengusaha khsususnya UMKM. Karena sebagian dari mereka ada yang mampu bertahan dengan cash flow yang sudah sangat menipis. Ada pula kemungkinan melakukan rasionalisasi dengan PHK dan merumahkan karyawan bahkan paling ekstrem menutup usahanya. Namun itu semua akan kembali daya tahan masing sektor usaha.

"Untuk mengantisipasi jangan sampai melakukan PHK dan menutup usahanya Pemerintah sangat mendesak melakukan evaluasi dan memonitor implementasi berbagai kebijakan stimulus, relaksasi, insentif, keringanan pajak dan kebijakan lainnya yang kesemuanya untuk mengurangi beban pengusaha agar mampu bertahan," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Tak Mampu Bayar Kenaikan UMP 6,5 Persen Mulai 2025 Bisa Ngadu ke Tim Khusus Bentukan Pemerintah
Pengusaha Tak Mampu Bayar Kenaikan UMP 6,5 Persen Mulai 2025 Bisa Ngadu ke Tim Khusus Bentukan Pemerintah

Dia menjelaskan tim ini dirancang untuk menawarkan solusi dan perlakuan spesifik bagi industri-industri yang berpotensi kesulitan.

Baca Selengkapnya
Pengusaha 'Warning' Pemerintah Bakal Ada PHK Masal Gara-Gara UMP
Pengusaha 'Warning' Pemerintah Bakal Ada PHK Masal Gara-Gara UMP

Kenaikan upah minimum ini lebih menitikberatkan pada kemampuan pelaku industri untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Baca Selengkapnya
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul

Banyak perusahaan di sektor industri padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini

Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.

Baca Selengkapnya
Pedagang di Kediri Menjerit saat Tahu Ada Wacana Pengenaan Tarif Cukai Bagi Penjual Makanan
Pedagang di Kediri Menjerit saat Tahu Ada Wacana Pengenaan Tarif Cukai Bagi Penjual Makanan

Wacana pengenaan cukai bagi pedagang makanan hanya menambah beban.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Desak Wacana PPN 12% Dikaji Ulang, Ini Tiga Alasannya
Pimpinan DPR Desak Wacana PPN 12% Dikaji Ulang, Ini Tiga Alasannya

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Curhat di Depan Menko Airlangga, Bos Ritel Keberataan PPN Naik Jadi 12 di 2025
Curhat di Depan Menko Airlangga, Bos Ritel Keberataan PPN Naik Jadi 12 di 2025

Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Cerita Serikat Pekerja Sritex Tetap Fokus Bekerja di Tengah Badai Pailit
Cerita Serikat Pekerja Sritex Tetap Fokus Bekerja di Tengah Badai Pailit

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan kini menghantui puluhan ribu pekerja pabrik tekstil terbesar tanah air.

Baca Selengkapnya
Dampak Dirasakan Masyarakat Jika Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025
Dampak Dirasakan Masyarakat Jika Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Asongan Mengeluh
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Penjualan Rokok Ketengan Bakal DIlarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Baca Selengkapnya