Wajib digaji Rupiah tak pengaruhi minat bule bekerja di Indonesia

Merdeka.com - Bank Indonesia belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 17/11/DSKP terkait kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam aturan ini, seluruh transaksi di dalam negeri baik tunai maupun non tunai diwajibkan menggunakan Rupiah. Hal ini juga mencakup pembayaran gaji untuk para ekspatriat atau Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di dalam negeri.

Namun demikian, kewajiban digaji dengan Rupiah disebut tidak akan menurunkan minat warga negara asing bekerja di Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ekspatriat yang memiliki keahlian tertentu di mana tidak dimiliki orang Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno menilai kebijakan baru itu tak akan mempengaruhi minat tenaga ahli asing untuk bekerja di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah secara tidak langsung tetap memberikan kompensasi bagi tenaga ahli baik asing maupun lokal.

"Kebijakan gaji Rupiah ini juga bukan variabel utama untuk menentukan apakah seorang tenaga ahli asing mau masuk atau tidak ke Indonesia. Selamanya, pekerja asing akan minta kompensasi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya," ujar Benny dalam siaran persnya, Sabtu (13/6).

Meski demikian, Benny mendukung kebijakan Bank Indonesia karena akan menggenjot permintaan Rupiah dalam negeri dan berpotensi menstabilkan nilai tukar. Namun, pemerintah dinilai perlu membuat kebijakan pendukung guna mengatur mekanisme pengubahan sistem penggajian dengan mata uang Rupiah.

"Mengubah gaji seseorang itu sulit, karena kontrak kerja yang ada juga dituliskan masalah denominasi gaji. Masalah gaji itu sebenarnya hak perorangan dengan perusahaannya. Di dalam kontrak mereka juga tercantum masalah penggajiannya menggunakan mata uang apa. Tapi kalau buat kami, jika negara-negara tetangga kita sudah menggunakan mata uang masing-masing, kenapa kita masih menggunakan mata uang dolar?" tandasnya.