Wakil Ketua DPR Dorong Peran PNM dan Koperasi Berantas Pinjol Ilegal

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel mengatakan, maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyusahkan masyarakat kecil sudah sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu, negara harus hadir antara lain dengan memperkuat PT Permodalan Nasional Madani dan koperasi.

"Maraknya pinjol karena rakyat kecil butuh uang cepat, mudah, dan dekat. Jadi negara harus bisa menghadirkan lembaga keuangan yang bisa seperti itu. Bagaimana solusinya? Kita kuatkan PNM dan koperasi," kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Sabtu (6/11).

Diakuinya, saat ini banyak rakyat kecil yang terjerat pinjol ilegal dengan bunga mencekik dan teror, sehingga Polri turun tangan dengan mulai menangkap pengelola pinjol ilegal.

Sesuai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini ada 107 pinjol legal dan 3.365 pinjol ilegal yang sudah ditutup. Namun sebagian server pinjol ilegal ini berada di luar negeri dan bisa dengan mudah muncul lagi dengan nama yang berbeda. Karena itu, kata dia, selain menutup website pinjol ilegal, pemerintah juga menindak pengelolanya secara pidana.

"Kita apresiasi atas semua langkah yang telah dilakukan OJK, Polri, dan pemerintah atas semua langkah yang telah dilakukan," ujar Rachmat Gobel.

Namun, menurut dia, selain tindakan represif juga harus ada tindakan kuratif. "Harus ada solusi untuk menyelesaikan akar masalahnya secara cepat, mudah, dan mendekat," kata mantan Menteri Perdagangan itu.

Berdasarkan data Bank Indonesia, lanjut Rachmat Gobel, outstanding untuk usaha mikro pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 turun 22,94 persen, dari Rp286,755 triliun menjadi Rp220,973 triliun.

"Hal ini tentu memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita. Padahal pada periode yang sama untuk skala usaha kecil dan menengah naik, masing-masing 15,9 persen dan 9,03 persen," katanya.

Dia menilai secara keseluruhan pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil, mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan. Bahkan jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut dia, rasio kredit yang diterima UMKM baru 7 persen. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand.

"Padahal 99,9 persen usaha di Indonesia adalah sektor UMKM, dengan mayoritas sektor UMKM itu adalah usaha mikro, yaitu 98,68 persen. UMKM juga menyerap 89 persen tenaga kerja serta kontribusinya terhadap PDB mencapai 57,8 persen. Jadi peran mereka sangat besar bagi perekonomian nasional,' kata Rachmat Gobel.

PNM Lebih Laik Terima PMN Dibanding Kereta Cepat

Maka dari itu, dia menyarankan agar pemerintah memperkuat PNM dan koperasi. Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi telah memuji peran PMN di berbagai forum nasional dan internasional, terakhir di forum G20 di Roma pada 30 Oktober 2021 lalu. PNM tak hanya menyalurkan kredit tapi juga melakukan pendampingan.

"Jadi jika ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maka berikan pada PNM ini, bukan untuk kereta cepat. Mereka terbukti efektif. Untuk Program Mekaar saja, yang disebut Pak Presiden di Roma, PNM memiliki 44 ribu tenaga pendamping," ujar Rachmat Gobel.

Selain itu, lanjut dia, perkuat pembiayaan untuk koperasi. "Bikin koperasi hingga ke tingkat desa. Juga sudah banyak koperasi yang sudah terbukti sehat dan efektif. Salurkan lewat mereka juga," katanya.

Menurut dia, pekerjaan lain yang juga harus juga dilakukan adalah write off dan hapus tagih terhadap kredit macet UMKM yang di bawah Rp 10 juta, serta lakukan pembinaan dan pendampingan koperasi agar manajemen, akuntansi, dan pengelolaan keuangannya rapi sehingga kuat, dan berkembang.