Follow
Wakil Ketua DPR: Pailit Garuda Indonesia Sudah di Depan Mata
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menyetujui, jika ada anggota dewan yang mengusulkan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari solusi penyelamatan PT Garuda Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari langkah cepat dan efektif untuk mencari solusi BUMN sektor penerbangan tersebut.
"Saya sangat setuju ya, DPR untuk mengambil langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sasaran. Sasarannya adalah membersihkan Garuda, menyelamatkan Garuda, atau sekaligus mencari solusi," ujar Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa (2/11).
Meski terbilang cukup terlambat menangani permasalahan Garuda, namun Gus Muhaimin mendesak untuk menyelamatkan aset-asetnya terlebih dahulu. "Yang kedua, follow up dari ancaman pailit. Pailitnya sudah di depan mata," tegas Politisi PKB tersebut.
-
Siapa yang memimpin Dewan Garuda? Tak ingin ketinggalan, Kolonel Barlian pun membentuk dewan bernama Dewan Garuda pada tanggal 26 Desember 1956.
-
Kenapa Kaukus Air DPR RI dibentuk? Sebagai langkah awal upaya nyata parlemen untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan air di Indonesia dan di dunia Internasional, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau 'DPR RI Water Caucus'.
-
Siapa yang prakarsai Kaukus Air DPR RI? Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana selaku inisiator melakukan peluncuran DPR RI Water Caucus secara simbolis di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).
-
Siapa yang pernah menjadi wartawan berprestasi dan komisaris Garuda Indonesia? Yenny Wahid memiliki cukup banyak sepak terjang dalam ranah berbeda-beda. Ia pernah menjadi wartawan berprestasi hingga komisaris Garuda Indonesia.
-
Gimana caranya Kaukus Air DPR RI menggerakan semua anggota DPR? Ada 84 dapil di Indonesia ada 580 anggota di periode berikutnya akan mengawal, mudah-mudahan isu tentang air ini,' ujar legislator asal Bali tersebut.
-
Apa tujuan Kaukus Air DPR RI? 'Jadi kita menggerakan semua parlemen. Kaukus ini sebenarnya sama tujuannya. Menggerakan semua anggota parlemen'.
Sebagai informasi, Garuda Indonesia terancam pailit karena gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT My Indo Airlines ke PN Jakarta Pusat sejak 9 Juli 2021 dengan nomor perkara 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Gugatan dilayangkan karena Garuda Indonesia menunggak pembayaran sejumlah kewajiban kepada My Indo Airlines. Majelis Hakim menyatakan menolak pengajuan PKPU My Indo Airlines pada sidang putusan Kamis (21/10) lalu.
Terbaru, Garuda Indonesia kembali terancam pailit akibat permohonan PKPU oleh PT Mitra Buana Korporindo. Permohonan PKPU oleh Mitra Buana Korporindo ke Garuda Indonesia, dilayangkan melalui kuasa hukumnya Atik Mujiati ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2021. Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
Upaya Penyelamatan Garuda Indonesia
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berupaya untuk menyelamatkan kondisi PT Garuda Indonesia (Persero) agar tetap bisa mengudara. Seperti diketahui, keuangan Perseroan tengah berdarah-darah akibat tumpukan utang yang menggunung.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan proses negosiasi dengan persewaan pesawat atau lessor. Proses negosiasi ini pun diharapkan dapat menemui titik terang dan bisa membuat Garuda tetap beroperasi.
"Soal Garuda ini kita lagi proses negosiasi jadi mudah-mudahan negosiasinya berhasil harapan kita negosiasinya berhasil hanya dengan cara negosiasi inilah dengan pemilik pemilik piutang terhadap Garuda itu kita harapkan dan kalau ini berhasil maka Garuda akan tetap bisa jalan," kata Arya kepada wartawan, Senin (25/10).
Arya mengatakan, pihaknya berupaya mungkin agar meminimalisir BUMN ini mendapatkan suntikan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Pihaknya tidak ingin, perusahaan-perusahaan pelat merah terlalu dimanjakan dengan suntikan modal dari pemerintah.
"Kita saat ini berusaha betul supaya sedikit-sedikit tidak disuntik PNM yang rugi. Jangan. Kita membangun yang namanya BUMN yang sehat. Karena kalau disuntikkan lagi akan membuat banyak kebutuhan anggaran untuk menyelamatkan Garuda jadi lebih baik kita cari dulu solusi pertamanya adalah negosiasi dengan para pemilik piutang," kata Arya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
Muhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca Selengkapnya
PAW harus dilakukan secepat mungkin agar tidak terjadi kekosongan anggota Dewan.
Baca Selengkapnya
Usulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca Selengkapnya
Masing-masing fraksi diminta memberi nama setelah itu dilakukan musyawarah mufakat
Baca Selengkapnya
Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya