Wakil Ketua DPR setuju mahasiswa wajib punya NPWP, apalagi sudah berpenghasilan

Merdeka.com - Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak sejak dini. Salah satu terobosannya adalah mewacanakan agar mahasiswa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program ini menggandeng Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Rencana ini sudah disampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir kepada jajaran rektor di universitas seluruh Indonesia menjadi ujung tombaknya. Sedangkan Kemenkeu hanya untuk sosialisasi mengenai program ini.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, wacana kewajiban NPWP bagi mahasiswa merupakan hal wajar. Apalagi jika mahasiswa telah memiliki penghasilan.

"Tapi sekali lagi ini kan harus yang mempunyai urutan yang lebih kontinyu, kalau hanya sekali-kali tentunya nanti bisa tidak dipakai NPWP itu. Tapi memang ini suatu kewajiban warga negara yang sudah mempunyai umur yang cukup, juga mempunyai penghasilan itu diwajibkan mempunyai NPWP," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Selasa (13/11).

Sebagai langkah awal, Agus menyarankan pemerintah memulai atau memprioritaskan mahasiswa yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan. Sedangkan untuk mahasiswa yang belum bekerja, bisa dipertimbangkan kembali. Sebab, tidak semua mahasiswa bekerja dan memiliki penghasilan.

"Sama juga seperti saya dulu jadi mahasiswa sudah kerja, jadi saya punya NPWP sehingga memang dari kepraktisan itu barangkali ada yang mempunyai pendapat bahwa mahasiswa diwajibkan punya NPWP. Tapi kalau yang sudah bekerja itu sudah wajib, kalau yang belum bekerja rasanya ini tentunya bisa juga kita pikirkan kembali," ungkap dia.

Demi kemajuan bersama, Agus mendukung jika NPWP dimiliki sejak dini. Apalagi proses pembuatan NPWP dapat dilakukan secara cepat.

"Kalau kita mau untuk bersiap-siap toh sekarang bikin NPWP juga tidak begitu sulit, cuma datang ke kantor pajak. Kalau sekarang malah bisa online, sudah langsung keluar kartunya. Nanti kartunya dikirim melalui pos dan lain sebagainya, tapi kita semua harus lihat faedah yang maksimal," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran taat bayar pajak dapat dimulai dengan memberikan NPWP kepada mahasiswa. Rencana ini pun sudah dia sampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi.

"Saya sudah sampaikan kepada para rektor kita adalah bagian negara yang wajib bangun negara. Kami punya mahasiswa 7 juta. Setiap tahun lulus 1,8 juta, ini adalah potensi pajak," kata Nasir, di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (9/11).

"Sehingga kalau ini bisa masuk, dan sekaligus dia keluar saat wisuda dia sekaligus menerima kartu NPWP itu akan bagus sekali," imbuhnya.

Menurutnya, ini akan sangat membantu peningkatan kesadaran akan pentingnya membayar pajak, selain upaya memasukkan tema pajak sebagai bahan pelajaran. "Satu sisi pembelajaran harus dilanjutkan, di sisi lain ini harus ditindaklanjuti," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana tersebut ada dalam wewenang Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebab penetrasi dari Kementerian Keuangan ke wilayah kampus hanya sebatas memberikan edukasi tentang pentingnya membayar pajak kepada mahasiswa.

"Jadi beliau juga menginginkan antar mahasiswa diberikan NPWP. Saya ingin yang bicara ini Pak Menteri. Karena kalau saya yang ngomong dikiranya Bu Menteri sudah desperate sekali sampai mahasiswa dipajaki," kata Sri Mulyani.

Dia pun mengharapkan agar seluruh masyarakat termasuk mahasiswa tak perlu khawatir jika diwajibkan memiliki NPWP. Sebab kewajiban membayar pajak hanya berlaku bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di atas batas ketentuan atau PTKP(penghasilan tak kena pajak).

Jadi bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah PTKP atau tidak memiliki penghasilan namun sudah memiliki NPWP tidak dikenakan pajak.