Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wakil rakyat tolak SKK Migas diubah jadi BUMN

Wakil rakyat tolak SKK Migas diubah jadi BUMN Kurtubi. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Politisi Partai Nasdem Kurtubi menolak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) diubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami menolak keras dikonversinya SKK Migas jadi BUMN khusus. Sebab ini akan menciptakan sistem yang ribet," ujar Anggota Komisi VII DPR-RI tersebut di Jakarta, Jumat (5/6).

Menurutnya, Indonesia cukup memiliki satu perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas bumi. Yaitu PT Pertamina (Persero).

Orang lain juga bertanya?

Sehingga, pemerintah dinilainya tak perlu lagi membentuk BUMN yang bergerak di bidang sejenis.

"Kalau dibentuk mana lapangan minyaknya, pom bensinnya, tankernya, kilangnya? Jangan-jangan BUMN ini hanya punya aset dan meja," katanya. "Aneh di dunia itu enggak ada seperti ini konsepnya. Kasihan negeri ini, jangan dijadikan bahan eksperimen kedua kalinya. Setelah eksperimen pertama BP Migas ke SKK Migas gagal," jelas dia. (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bukan Dibubarkan, SKK Migas Bakal Diganti Jadi Badan Usaha Khusus
Bukan Dibubarkan, SKK Migas Bakal Diganti Jadi Badan Usaha Khusus

Pembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.

Baca Selengkapnya
Benarkah Skema Power Wheeling di RUU EBET Buat Subsidi Listrik Bakal Bengkak?
Benarkah Skema Power Wheeling di RUU EBET Buat Subsidi Listrik Bakal Bengkak?

Kenaikan subsidi listrik itu berisiko muncul karena aturan power wheeling memperbolehkan pembangkit swasta untuk menjual listrik EBET.

Baca Selengkapnya
Dasco Beri Kode, Maman Abdurrahman Calon Kuat Menteri UMKM
Dasco Beri Kode, Maman Abdurrahman Calon Kuat Menteri UMKM

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Maman Abdurrahman sebagai calon menteri UMKM.

Baca Selengkapnya
Benarkah Tarif Listrik Jadi Lebih Mahal Jika Produsen Swasta Boleh Gunakan Jaringan Dikelola Negara?
Benarkah Tarif Listrik Jadi Lebih Mahal Jika Produsen Swasta Boleh Gunakan Jaringan Dikelola Negara?

Skema power wheeling itu berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak RUU Kesehatan Karena Tidak Berpihak pada Rakyat
PKS Tolak RUU Kesehatan Karena Tidak Berpihak pada Rakyat

PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme
Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme

Walhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ

Baca Selengkapnya
FOTO: Kelas Menengah Bakal Semakin Tertekan Jika Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK
FOTO: Kelas Menengah Bakal Semakin Tertekan Jika Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK

Kebijakan tersebut diprediksi bakal semakin menekan kemampuan dan daya beli kelas menengah.

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Cak Imin soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Bahaya, PKB Menolak Total
Cak Imin soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Bahaya, PKB Menolak Total

Cak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya.

Baca Selengkapnya