Waktu tempuh 100 Km di tol Indonesia 2,7 jam, di Malaysia hanya 1,2 jam

Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan waktu tempuh kendaraan di jalan tol Indonesia masih kalah dibanding oleh negara-negara lain. Salah satunya Malaysia.

"Kalau kita liat perbandingan dengan negara pesaing kita, Indonesia itu buat menempuh 100 Km perlu 2,7 jam. Malaysia utk menempuh jalan 100 Km itu hanya butuh 1,2 jam. Itu tantangan kita sebetulnya," ungkapnya ketika ditemui, di kompleks Universitas Indonesia, Depok, Jumat (13/4).

Oleh karena itu, pemerintah akan terus berusaha untuk mempercepat pergerakan kendaraan di jalan tol. Pergerakan kendaraan diakui berdampak pada perekonomian. Meskipun begitu dia belum dapat menjabarkan berapa persis sumbangan dari tingkat kecepatan di jalan tol bagi perekonomian.

"Kalau kaitannya (antara waktu tempuh dan keekonomian) khusus dengan jalan tol, ini yang sedang kita kerja sama dengan salah satu civitas academica di UGM, jalan tol ini sebenarnya seberapa sih bisa berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi," jelas Arie.

Dia mengungkapkan, pemerintah menargetkan pada 2019 waktu tempuh untuk 100 Km menjadi 2,2 jam. Memang waktu tempuh tersebut masih jauh lebih lama dibandingkan negara lain.

"Ini yang akan kita terus kita turunkan sampai 2,2 jam (untuk 100 km) pada 2019. Caranya dengan membangun banyak jalan tol. Angka 2,2 jam ini sudah cukup belum buat bersaing? Jadi kita harus bekerja lebih keras lagi mengenai hal ini. Makanya iklim investasi tidak boleh terganggu," tegasnya.

Nah. Besarnya target pemerintah dan tingginya ekspektasi publik atas layanan infrastruktur yang handal tentu harus direspon dengan cerdas. Namun, akan ada funding gap yang cukup besar bila APBN digunakan seluruhnya untuk memenuhi target Renstra tersebut.

Oleh karena itu salah satu strategi yang telah ditempuh pemerintah adalah skema KPBU dengan berbagai varian model dan modifikasi yang telah dilakukan. Dia menjelaskan, untuk memanfaatkan skema KPBU dengan maksimal, pemerintah telah membuat kebijakan dan strategi pendanaan infrastruktur yang mengatur pelaksanaan proyek KPBU termasuk penyediaan fasilitas dan dukungan Pemerintah agar proyek KPBU dapat melaju kencang, seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan Availability Payment (AP).

"Contoh proyek KPBU yang sedang dan telah selesai dikerjakan oleh Kementerian PUPR, dapat dilihat beberapa contoh seperti Batam Sewerage Project, Tol Serang-Panimbang dengan skema AP, Japek Elevated II, dan lainnya," tandasnya.