Walhi Desak Pemerintah buat Kebijakan Konkret Atasi Masalah Sengketa Tanah

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, pemerintah harus menerapkan kebijakan konkret guna mempercepat penyelesaian konflik agraria di tanah air.

"Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN kalau ditengahnya ada desa, siapapun pemilik konsesi itu, harus beri masyarakat kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, saya cabut konsesinya," kata Nur di Jakarta, Senin (6/5).

Berdasarkan catatan Walhi, pernyataan Presiden itu bukan yang pertama kali merespon konflik agraria dan sumber daya alam. Itu bahkan telah disampaikan pada janji politik Nawa Cita Jilid I (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria).

"Sayangnya pada ratas kemarin, Presiden masih kembali terjebak dengan memberikan apresiasi kepada Sofyan Menteri yang mencatatkan diri sebagai menteri yang paling gagal dalam mendorong penyelesaian konflik agraria," imbuhnya.

Hingga 2018 saja, Walhi mencatat terdapat 555 konflik agraria dan sumber daya alam yang dilaporkan kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Itu seperti perkebunan 156 kasus, kehutanan 85 kasus dan lainnya.

"Melihat luasan konflik agraria sepatutnya Presiden turun secara langsung mengakselerasi proses penyelesaian konflik. Apalagi kondisi ini sudah terjadi dari masa ke masa pemerintahan," tutur Koordinator Kampanye Walhi Ode Rahman.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di lingkungan masyarakat pada rapat terbatas (ratas), Jumat (3/5).

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com