Wamendag bantah Gita mundur gara-gara impor beras ilegal
Merdeka.com - Dua pekan terakhir, kabar mengenai masuknya 16.900 ton beras impor asal Vietnam menyita perhatian publik. Terlebih, beras itu masuk secara ilegal. Pemerintah ditengarai diam-diam memasukkan beras impor ke pasar dalam negeri. Kementerian Perdagangan disudutkan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini.
Nama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan disebut-sebut sebagai pihak yang harus menjelaskan soal izin impor beras tersebut. Belum tuntas persoalan ini, Gita Wirjawan menyatakan pengunduran dirinya sebagai menteri perdagangan. Terhitung mulai besok, Sabtu (1/2), Gita Wirjawan tidak lagi duduk di kursi orang nomor satu di Kementerian Perdagangan. Apakah mundurnya Gita berkaitan dengan kisruh impor beras ilegal dari Vietnam?
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi membantahnya. "Ya tidak ada hubungannya (dengan beras impor). Ya beliau memutuskannya sekarang seperti beliau sampaikan tadi," kata Bayu usai mendampingi Gita saat konferensi pers di gedung Kementerian Perdagangan, Jumat (31/1).
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Kapan Kemendag memusnahkan barang ilegal? Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan mengungkapkan ada aktivitas impor beras dari Vietnam sepanjang tahun lalu. Fakta itu mematahkan pernyataan pemerintah sebelumnya yang mengklaim sepanjang 2013 Indonesia tidak mengimpor beras.
Menurut Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Bea Cukai Susiwijono, ada penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk importir yang mendatangkan dari Vietnam
Bea Cukai menilai pihaknya tidak bisa disalahkan bila importasi itu dijalankan. Alasannya, tanggung jawab terbesar ada di Kementerian Perdagangan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012, impor beras dilarang kecuali ada kondisi darurat.
Impor hanya dibolehkan untuk beras jenis premium, seperti japonica atau beras merah. Sedangkan beras kualitas medium dari Vietnam, cuma boleh dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog). Bea Cukai sekaligus memastikan beras yang masuk itu legal karena memang mengantongi SPI.
"Kemendag telah menyalahi aturan karena mengizinkan impor tersebut," kata Susiwijono.
Dituding menjadi biang kerok impor beras ilegal, Gita Wirjawan mengaku tengah menyelidiki keterlibatan anak buahnya dalam impor beras medium ilegal asal Vietnam. Itu bersamaan dengan penyelidikan yang dilakukan terhadap importir.
"Tunggu deh kita sedang dalami ya. Ini kan keluhan pedagang dan kita sudah keluarkan komitmen beberapa kali," ucap Gita di DPR-RI, Jakarta, Rabu (29/1).
Terkait importir, Gita kembali menegaskan bakal menjatuhkan sanksi jika ketahuan melanggar izin impor beras. Berdasarkan aturan impor beras, swasta hanya diperbolehkan membeli beras premium untuk kebutuhan khusus, semisal, kesehatan.
"Kalau ketahuan ini izinnya kita cabut. Insya allah doakan saja. Kita akan kasih klarifikasi juga. Pokoknya kita telusuri, ada pelanggaran kita cabut," tegasnya
Seperti diketahui, Gita Wirjawan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan terhitung mulai 1 Februari 2014. Alasan utamanya, Gita ingin konsentrasi dalam pertarungan di konvensi capres Partai Demokrat. Seperti diketahui, Gita merupakan satu dari 11 peserta konversi capres Partai Demokrat. Aktivitas politiknya belakangan ini kerap dikait-kaitkan dengan kinerjanya sebagai Menteri Perdagangan.
"Saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia efektif 1 Februari 2014," kata Gita.
Gita beralasan keikutsertaannya dalam konvensi capres Demokrat cukup menyita waktu sehingga tidak bisa fokus sebagai menteri. Untuk itu kata Gita, dirinya harus memilih salah satunya.
"Mengingat betapa pentingnya konvensi ini bagi kepentingan bangsa, saya sudah merasa selayaknya jika saya mencurahkan seluruh energi dan waktu untuk menyukseskan upaya mulia ini," katanya.
Baca Juga:Bayu Krisnamurthi, calon pengganti Gita Wirjawan?Resmi mundur, Gita pesan program unggulannya diteruskanPegawai Kemendag kompak bungkam soal pengunduran diri GitaGita Wirjawan, dari JP Morgan sampai lepas jabatan mendagGita sudah lama galau ingin mundur dari posisi Mendag (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan Kejagung setelah penyelidikan kasus dugaan korupsi impor gula naik penyidikan.
Baca SelengkapnyaAgus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaTrubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga melakukan impor beras senilai USD 196,7 juta di Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan mengusut tuntas kasus korupsi impor gula.
Baca SelengkapnyaPenyidik Kejagung masih menghitung kerugian terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan impor gula tersebut.
Baca SelengkapnyaOpsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca Selengkapnya