Wamendag: Jepang belum gugat hilirisasi di WTO

Merdeka.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengakui niat Jepang untuk menggugat aturan hilirisasi Indonesia ke WTO belum terlaksana. Menurut Bayu Jepang saat ini masih inisiatif menyelesaikan masalah ini secara bilateral.

"Jepang kita masih konsultasi intens, dan kita bisa memahami penting terus berkomunikasi dengan dia," ucap Bayu di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/4).

Dalam pandangannya, Bayu yakin pemerintah Jepang sesungguhnya ditekan oleh para pengusaha. Sebab, pengusaha kesulitan meraup keuntungan karena aturan hilirisasi. Meski begitu, Bayu menegaskan sikap Indonesia jika komunikasi tidak mencapai jalan terang.

"Kalau mereka ke WTO kita siap. Sampai sekarang masih komunikasi antar dua negara saja," tutupnya singkat.

Sebelumnya,  Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan alasan pemerintah Jepang menggugat aturan larangan ekspor mineral mentah Indonesia di organisasi dagang dunia (WTO). Menurutnya, pemerintah negeri Matahari Terbit itu mendapatkan tekanan dari Mitsubishi, salah satu produsen otomotif terbesar disana.

"Ini Mitsubishi tiap hari datang ke kantor pemerintah Jepang jam 9 pagi. Dibayar anak buahnya 1 untuk mengetuk pemerintah Jepang bagaimana nasib 4.000 karyawan dia (Mitsubishi). Ini dilakukan setiap hari, di manapun dan kapanpun," kata Lutfi beberapa pekan lalu.

Produksi otomotif Mitsubishi tergantung kepada pasokan nikel Indonesia, sebagai bahan baku utama. Data Kementerian Keuangan Jepang mencatat, impor bijih nikel pada 2011 mencapai 3,65 juta ton. Di mana, sekitar 53 persen atau 1,95 juta ton bijih nikel berasal dari Indonesia.

"Sehingga pemerintah Jepang tidak bisa menahan. Kita tentunya ingin mesti ada notifikasi dulu ke Jepang. Jadi kira-kira Jepang menuju ke sana (WTO)."

Padahal, menurut Lutfi, Jepang tidak ingin membawa masalah itu ke WTO. "Pengalaman saya (duta besar) di Tokyo selama 3,5 tahun, Jepang ingin menyelesaikan dengan baik-baik."