Wamenkeu Sebut APBN 2021 Dirancang untuk Genjot Konsumsi Masyarakat
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan APBN tahun 2021 dirancang untuk menstimulasi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebab selama masa pandemi Covid-19, tingkat konsumsi masyarakat menurun meskipun pendapatan negara juga ikut turun.
"Penerimaan negara turun namun belanja negara tetap kita naikkan. Ini untuk mendorong konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi sektor publik," kata Suahasil dalam Temu Stakeholders untuk Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (1/4).
Langkah ini diambil sebagai respon dari sumber pertumbuhan ekonomi yakni dunia usaha tengah lesu. Saat ini sektor usaha tengah melakukan konsolidasi hingga merancang ulang bisnisnya agar tetap bisa bergerak di masa pandemi.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Bagaimana Kementerian ATR meningkatkan perekonomian masyarakat? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Hadi Tjahjanto menuturkan, Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, namun juga ada program Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah telantar.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Kenapa pemerintah menyalurkan KUR? Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, tetapi juga memprioritaskan kualitas.
Suahasil mengatakan belanja negara tahun ini dianggaran Rp 2.750 triliun dengan memperbesar defisit hingga 5,7 0ersen dari PDB. dari jumlah tersebut 3 persen pelebaran defisit dikhususkan untuk pemulihan ekonomi nasional di 5 bidang.
Lima bidang tersebut yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif dunia usaha dan beberapa program prioritas. Total anggaran untuk bidang-bidang tersebut yaitu Rp 699,43 triliun.
"Ini totalnya Rp 699,43 triliun atau 22 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 571,9 triliun," kata dia.
Suahasil mengatakan lima program tersebut menjadi tantangan Pemerintah tahun ini. Seperti halnya dari sektor kesehatan, dengan anggaran Rp 176,3 triliun, Pemerintah harus bis menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar program vaksinasi berlangsung sesuai target.
Selain itu, Pemerintah juga menganggarkan Rp 61,9 triliun untuk belanja penanganan Covid-19 seperti biaya pengobatan dan perawatan bagi pasien, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan hingga insentif pajak sektor kesehatan. Setidaknya saat ini sudah ada 11,7 juta dosis vaksin yang disuntikkan ke masyarakat.
"Kita sediakan belanja penanganan covid dan lain-lain termasuk insentif pajak untuk kesehatan," kata dia.
Selain itu, untuk program perlindungan sosial Pemerintah menganggarkan Rp 157,4 triliun bagi masyarakat miskin dan yang tidak mampu. Bantuan tersebut diberikan lewat Program keluarga Harapan kepada 10 juta rumah tangga, bantuan sembako 18,8 juta rumah tangga, Bansos tunai 10 juta rumah tangga hingga program kartu prakerja.
"Kita berikan diskon listrik, Dana Desa, subsidi kuota internet untuk 41,8 juta penerima, dan program-program lainnya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 diramal tumbuh 5,11 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO.
Baca SelengkapnyaKonsumsi rumah tangga sendiri merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan angka pada proyeksi tahun 2024 merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi global.
Baca Selengkapnya