Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wamenkeu Sebut APBN 2021 Dirancang untuk Genjot Konsumsi Masyarakat

Wamenkeu Sebut APBN 2021 Dirancang untuk Genjot Konsumsi Masyarakat pertumbuhan ekonomi. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan APBN tahun 2021 dirancang untuk menstimulasi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebab selama masa pandemi Covid-19, tingkat konsumsi masyarakat menurun meskipun pendapatan negara juga ikut turun.

"Penerimaan negara turun namun belanja negara tetap kita naikkan. Ini untuk mendorong konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi sektor publik," kata Suahasil dalam Temu Stakeholders untuk Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (1/4).

Langkah ini diambil sebagai respon dari sumber pertumbuhan ekonomi yakni dunia usaha tengah lesu. Saat ini sektor usaha tengah melakukan konsolidasi hingga merancang ulang bisnisnya agar tetap bisa bergerak di masa pandemi.

Suahasil mengatakan belanja negara tahun ini dianggaran Rp 2.750 triliun dengan memperbesar defisit hingga 5,7 0ersen dari PDB. dari jumlah tersebut 3 persen pelebaran defisit dikhususkan untuk pemulihan ekonomi nasional di 5 bidang.

Lima bidang tersebut yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif dunia usaha dan beberapa program prioritas. Total anggaran untuk bidang-bidang tersebut yaitu Rp 699,43 triliun.

"Ini totalnya Rp 699,43 triliun atau 22 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 571,9 triliun," kata dia.

Suahasil mengatakan lima program tersebut menjadi tantangan Pemerintah tahun ini. Seperti halnya dari sektor kesehatan, dengan anggaran Rp 176,3 triliun, Pemerintah harus bis menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar program vaksinasi berlangsung sesuai target.

Selain itu, Pemerintah juga menganggarkan Rp 61,9 triliun untuk belanja penanganan Covid-19 seperti biaya pengobatan dan perawatan bagi pasien, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan hingga insentif pajak sektor kesehatan. Setidaknya saat ini sudah ada 11,7 juta dosis vaksin yang disuntikkan ke masyarakat.

"Kita sediakan belanja penanganan covid dan lain-lain termasuk insentif pajak untuk kesehatan," kata dia.

Selain itu, untuk program perlindungan sosial Pemerintah menganggarkan Rp 157,4 triliun bagi masyarakat miskin dan yang tidak mampu. Bantuan tersebut diberikan lewat Program keluarga Harapan kepada 10 juta rumah tangga, bantuan sembako 18,8 juta rumah tangga, Bansos tunai 10 juta rumah tangga hingga program kartu prakerja.

"Kita berikan diskon listrik, Dana Desa, subsidi kuota internet untuk 41,8 juta penerima, dan program-program lainnya," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?

Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Baca Selengkapnya
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun

Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya
Bank Mandiri Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen di Kuartal II-2024
Bank Mandiri Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen di Kuartal II-2024

Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 diramal tumbuh 5,11 persen.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global

Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda

Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.

Baca Selengkapnya
APBN Tahun 2024 Usung Tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan
APBN Tahun 2024 Usung Tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan

Pemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Kelompok Miskin, Masyarakat Kelas Menengah Sangat Butuh Bantuan Pemerintah
Tak Hanya Kelompok Miskin, Masyarakat Kelas Menengah Sangat Butuh Bantuan Pemerintah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ternyata Nilai Tukar Rupiah Punya Pengaruh Kuat di APBN, Ini Buktinya
Ternyata Nilai Tukar Rupiah Punya Pengaruh Kuat di APBN, Ini Buktinya

Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Optimis Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,2 Persen, Ini Penopangnya
Pemerintah Optimis Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,2 Persen, Ini Penopangnya

Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut
Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut

Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Strategi Jitu Sri Mulyani Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen di 2024
Strategi Jitu Sri Mulyani Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen di 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan angka pada proyeksi tahun 2024 merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi global.

Baca Selengkapnya