Wamenkeu: Tarif PPh Berkeadilan, Besaran Tarif Berdasarkan Pendapatan Masyarakat

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan aturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) dilakukan secara berkeadilan. Besaran tarif pajak disesuaikan dengan pendapatan masyarakat.

"Penerapan PPh berdasarkan pada pendapatan masyarakat," kata Suahasil dalam forum International Tax Conference, Jakarta, Selasa (12/10).

Suahasil mengatakan, semakin kecil pendapatan masyarakat per tahun, akan semakin rendah tarif pajak yang dipungut. Sebaliknya, bagi masyarakat dengan pendapatan besar, pungutan PPh lebih tinggi.

"Semakin rendah pendapatan masyarakat, pajaknya lebih rendah tapi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi pajaknya lebih besar," kata dia.

Bahkan, untuk masyarakat dengan pendapatan per tahun maksimal Rp54 juta, atau Rp4,5 juta per bulan tidak dikenakan PPh. "Masyarakat dengan pendapatan sampai dengan Rp54 juta (per tahun) tidak dikenakan PPh," kata dia.

Dalam UU HPP ini Suahasil menjelaskan, pemerintah mengubah tingkatan lapisan tarif pendapatan kena pajak. Lapisan tarif pertama ditingkatkan menjadi 0-Rp 60 juta dikenakan tarif 5 persen. Pada tingkat kedua yakni pendapatan Rp60 juta - Rp250 juta dikenakan tarif 15 persen.

Di tingkat ketiga, pendapatan Rp250 juta - Rp500 juta dikenakan tarif pajak 25 persen. Kemudian pada tingkat IV dengan pendapatan Rp500 juta - Rp500 miliar dikenakan tarif 30 persen.

Terkini, pemerintah membuat tingkat V dengan pendapatan di atas Rp5 miliar dikenakan pajak Rp 35 persen. Aturan baru ini dibuat untuk memperluas kontribusi masyarakat kelas atas kepada pembangunan nasional.

"Kami juga meningkatkan rate bracket dan membuat pajak baru 35 persen untuk masyarakat dengan pendapatan di atas Rp5 miliar," katanya.