Wapres akui tak bisa pastikan uang masuk dari RUU Tax Amnesty

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui jika pemerintah belum dapat memastikan nominal uang yang akan dibawa pulang dari pemberlakuan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Pasalnya, hingga saat ini baik Menteri Keuangan dan Bank Indonesia masih melakukan kajian memperkirakan uang yang akan dihasilkan dari undang-undang tersebut.

"Memang semua angka-angka yang masuk itu hanya asumsi-asumsi, perkiraan-perkiraan. Kita belum bisa membuktikan suatu angka pasti karena memang ini perkiraan. Perkiraan menkeu (Menteri Keuangan) memang berbeda dengan perkiraan BI contohnya," ujar JK kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/4).

JK pun menjelaskan mekanisme RUU Tax Amnesty sendiri melalui dua cara, yakni repartiasi dan deklarasi. "Kalau repatriasi satu persen. Uang yang masuk ke dalam negeri masuk dalam bentuk bond atau investasi langsung," tuturnya.

"Sedangkan deklarasi, mungkin dia ada usaha ke luar negeri, ada pabrik, ada rumah, hanya menyampaikan bahwa saya ada pabrik nilainya sekian sehingga itu usul pemerintah kan 4 persen kenanya," jelas Jk.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah belum mempunyai jumlah target dana yang bisa dibawa pulang ke Indonesia dari Undang-Undang Tax Amnesty. Hal itu ia dapati usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Tapi ketika saya tanya berapa angkanya, presiden menjawab ya tergantung. Jadi belum ada," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Politisi Partai Gerindera ini pun lantas menyebut jika Jokowi mempunya harapan yang terlalu tinggi dari undang-undang pengampunan pajak tersebut.

"Saya kira pemerintah ini high expectation, tinggi ekspetasinya, harapannya tapi ini nanti belum tentu hasilnya sesuai yang diharapkan," ungkapnya.