Wapres Jelaskan Alasan PPKM Level 3 Batal: Berpengaruh pada Ekonomi
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan alasan pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di semua wilayah Indonesia saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satunya yaitu bisa mempengaruhi perekonomian.
"Kita tidak ingin karena menggunakan level 3 itu kemudian menjadi terjadi penyekatan. Kemudian terjadi, jadi akan mengurangi mobilitas yang bisa mempengaruhi ekonomi," kata Wapres Ma'ruf di Sumatera Utara, Jumat (10/12).
Sebab itu pemerintah, kata Wapres Ma'ruf, memilih tidak menggunakan leveling dan melakukan pembatasan sesuai kondisi di daerah masing-masing. Sehingga kata dia tidak terjadi penularan seperti 2020.
-
Kenapa libur nasional 2025 ditetapkan? Muhadjir menjelaskan penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, penetapan ini sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pada 2025.
-
Bagaimana cara pemerintah memastikan libur Natal dan tahun baru 2025 aman? Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi diadakan untuk memastikan bahwa pergerakan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar.
-
Kenapa ada Cuti Bersama Tahun Baru Imlek? Cuti bersama ini diberikan untuk memberi kesempatan bagi para pekerja dan masyarakat umum untuk merayakan dan bersatu dalam perayaan Tahun Baru Imlek.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Kenapa puasa saat Maulid Nabi dimakruhkan? Kemakruhan dari pengamalannya setara dengan pengamalan puasa pada dua hari raya.
-
Kenapa Malaysia merubah jadwal libur akhir pekan? 'Hal ini dilakukan agar umat Islam dapat melaksanakan salat Jumat. Sejalan dengan perubahan tersebut, semua departemen dan lembaga pemerintah di Johor akan menyesuaikan dengan jadwal Pemerintah Federal,' ujarnya, seperti dilansir oleh Straits Times, pada Jumat (22/11/2024).
"Karena itu kita tidak menggunakan level karena itu ada aturannya menggunakan upaya-upaya yaitu pembatasan-pembatasan sesuai kondisi di daerah masing-masing. Yang penting jangan sampai terjadi penularan seperti tahun 2020 yang lalu sehingga terjadi peningkatan yang lebih tinggi," bebernya.
Ajak Masyarakat Divaksin
Dia pun meminta agar masyarakat bisa melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Serta melakukan vaksinasi dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
"Dalam perjalanan menggunakan tes PCR/antigen dan itu terus dilakukan dan tidak ada penyekatan. Tapi diawasi yang bergerak yang sudah divaksin. Jadi pengamananya divaksinasi. Kalau dia sudah divaksin itu diyakini ya bisa terhindar dari pada itu," ungkapnya.
Lalu kata dia beberapa daerah akan menerapkan aturan sesuai kondisi masing-masing. Sehingga bisa melakukan pembatasan tanpa dilakukan leveling.
"Beberapa hal lagi, ini yang sedang, tapi sedang dilakukan daerah-daerah itu punya keadaan spesifikasi sendiri oleh karena itu sistem kita tidak menggunakan level tapi melakukan pembatasan sesuai kondisi di daerah," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen
Baca SelengkapnyaPKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaKetua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.
Baca SelengkapnyaPadahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi minta semua menteri mencari tahu penyebab PMI Indonesia terkontraksi setelah 34 bulan berturut-turut mengalami trens ekspansi.
Baca SelengkapnyaPenerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga menduga pabrik sepatu bata tutup karena kurang efisiensi.
Baca Selengkapnya