Follow
Wapres JK: Bank jangan beri kredit untuk spekulasi tanah
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengingatkan industri keuangan dalam negeri, terutama perbankan untuk tidak memberi kredit atau pembiayaan guna spekulasi lahan. Menurut JK, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.
"Jangan beri kredit buat spekulasi lahan. Kebijakan mendasar industri keuangan haris jadi kebahagian kita semua," ucap JK dalam acara pertemuan tahunan pelaku industri keuangan di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (13/1).
Menurut JK, tak ada gunanya perbankan tumbuh kalau hanya menciptakan ketidakadilan. Seharusnya, sektor keuangan membantu dan menjamin keadilan kepada semua masyarakat. Jika dana dikucurkan untuk spekulasi lahan, maka hanya untuk kepentingan orang kaya saja.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Kenapa Bank Jatim salurkan kredit? 'Kebetulan hari ini bankjatim melakukan penyerahan kredit Jatim Ritel Investasi kepada Ibu Balkiah yang merupakan debitur kami yang bergerak di bidang penerbitan dan perdagangan buku', jelasnya.Menurutnya, penyaluran kredit tersebut merupakan upaya mendukung program Kampoeng Kreasi.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Mengapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Kenapa Jusuf Kalla heran dengan penetapan pidana dalam kesalahan strategi bisnis? 'Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas,' kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
"Kita tak ingin ada kesenjangan seperti ada rumah mewah tapi di belakangnya malah kampung kumuh," tegas JK.
JK kembali mengingatkan agar industri keuangan mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan hanya golongan tertentu.
"Harusnya ini kita nikmati bersama. Ini memang bukan hal mudah, tapi mudah jika dijalankan bersama sama. Kita tak ingin lembaga keuangan jadi seperti itu," tutupnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama.
Baca Selengkapnya
Untuk pengawasan judi online, OJK telah menginfokan kepada perbankan agar melakukan pemblokiran terhadap rekening.
Baca Selengkapnya
Tanpa adanya regulasi yang jelas, konsumen tidak terlindungi dengan baik.
Baca Selengkapnya
Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca Selengkapnya
OJK Blokir 5.000 Rekening Digunakan untuk Judi Online
Baca Selengkapnya
Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah judi yang sudah marak terjadi di masyarakat. Kepala negara mengimbau masyarakat untuk tidak berjudi.
Baca Selengkapnya
OJK memerintahkan kepada perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening terkait judi online.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menekankan bisnis yang ideal tidak mungkin memberikan keuntungan yang terlampau melimpah.
Baca Selengkapnya