Wapres JK Beri Penghargaan pada 205 Unit Kerja Peraih Zona Integritas Terbaik

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pemberian penghargaan kepada 205 unit kerja lembaga pemerintah yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Selamat kepada pejabat yang menerima penghargaan karena Zona Integritas dicapai dari kementerian masing-masing. Ini penting menjadi contoh," ujar Wapres JK di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12)

Adapun kementerian/lembaga yang menerima penghargaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin dalam laporannya mengatakan pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari 195 K/L, 1 Provinsi, 10 Kabupaten/Kota. Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir 2 kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM," jelasnya.

Syafruddin mengatakan, pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan.

"Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional," kata Syafruddin.

Syafruddin berharap dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.