Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK Beri Sinyal BPJS Kesehatan Wajib Naikkan Besaran Iuran

Wapres JK Beri Sinyal BPJS Kesehatan Wajib Naikkan Besaran Iuran Wapres JK soal besaran iuran BPJS Kesehatan. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia harus melakukan beberapa penyesuaian, di antaranya adalah besaran premi atau iuran yang harus dibayar. Menurutnya, iuran BPJS termasuk yang paling murah di dunia.

"Di Vietnam saja preminya Rp 60.000, BPJS Rp 32.000," kata Wapres JK dalam sebuah seminar bertajuk Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional, di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Oleh sebab itu, Wapres JK mengatakan harus ada penyesuaian besaran premi BPJS. Angkanya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini termasuk mempertimbangkan inflasi. "Iurannya harus disesuaikan dengan kondisi real yang ada, bukan hanya Rp 32.000 per bulan," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Dia mengungkapkan BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan terbesar di dunia. Dengan jumlah anggota lebih dari 215 juta orang. Bahkan lebih besar dari lembaga asurani di Amerika Serikat yaitu Obama Care yang hanya mampu merekrut 25 juta anggota.

"Kita salah satu lembaga asuransi kesehatan mungkin yang terbesar di dunia dengan sekarang ini laporan BPJS sudah 215 juta anggotannya. Obama Care hanya 25 juta. Sudah dibubarin oleh Trump (Presiden AS)," ujarnya.

Oleh karena itu dampak-dampak negatif terhadap BPJS Kesehatan harus segera diatasi. Seperti diketahui BPJS Kesehatan saat ini tengah mengalami defisit. Angka defisitnya sangat besar yaitu Rp 16,5 Trililun dan dipastikan angka tersebut masih akan terus bertambah.

"Saya minggu lalu bicara dengan Ketua Muhammadiyah, dia mengeluh bahwa RS Muhammadiyah masih punya piutang lebih dari Rp 300 miliar ke BPJS. Saya bicara dengan staff PMI, berapa total piutang darah? Lebih dari Rp 150 miliar," ujarnya.

Selain dari sisi besaran iuran, Wapres JK berharap ada perbaikan dari operasionalnya. Pihak Rumah Sakit diharapkan tidak bermain curang. Misalnya pasien yang seharusnya dirawat hanya 2 hari menjadi 4 hari agar pembayarannya bertambah.

"Macam-macam lah cara demikian itu (Saya tahu) dari teman-teman yang ada di bisnis itu. Maka kemudian semua akibatnya, dasar-dasar perhitungan teoritis jadi kabur" ujarnya.

Dia menegaskan BPJS Kesehatan harus segera diperbaikan agar tidak seperti negara Yunani yang menjadi bangkrut. "Itu semua menjadi efek negatif yang harus kita perbaiki. Kalau gak diperbaiki bisa terjadi kayak Yunani kita ini. Dimana asuransi kesehatan dia menjadi salah satu andil Yunani bangkrut dari sisi keuangan," tutupnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirut BPJS Kesehatan: Tak Ada Kenaikan Iuran Sampai 2024
Dirut BPJS Kesehatan: Tak Ada Kenaikan Iuran Sampai 2024

BPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Iuran BPJS Kesehatan Naik Usai Pilpres 2024
Siap-Siap, Iuran BPJS Kesehatan Naik Usai Pilpres 2024

Usai pemilihan presiden 2024, BPJS Kesehatan berencana menaikkan tarif iusan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Profil Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan yang Usulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Demi Mengatasi Defisit
Profil Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan yang Usulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Demi Mengatasi Defisit

Ali Ghufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Minta KRIS Dievaluasi Lebih Komprehensif dan Ditanyakan ke Peserta JKN
BPJS Kesehatan Minta KRIS Dievaluasi Lebih Komprehensif dan Ditanyakan ke Peserta JKN

BPJS Kesehatan akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya
Inovasi yang Adaptif Wujudkan Capaian UHC di Indonesia
Inovasi yang Adaptif Wujudkan Capaian UHC di Indonesia

Sebagai ketua TC Health, Ghufron juga menyoroti bagaimana sebuah negara harus senantiasa adaptif dan terus berinovasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat

Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Iuran akan Kami Sederhanakan
Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Iuran akan Kami Sederhanakan

Sehingga masyarakat sakit, baik itu orang mampu atau tidak akan bisa terlayani dimana pun berada.

Baca Selengkapnya
Selangkah Lagi Indonesia Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
Selangkah Lagi Indonesia Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Sustainibilitas Program JKN ini tak lepas dari peran pekerja informal yang sehat, produktif, dan mampu.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru soal Fasilitas Rawat Inap KRIS, Dirut BPJS Kesehatan: Iuran akan Dibedakan Antara Kaya dan Miskin
Aturan Baru soal Fasilitas Rawat Inap KRIS, Dirut BPJS Kesehatan: Iuran akan Dibedakan Antara Kaya dan Miskin

Dirut BPJS itu menegaskan iuran BPJS Kesehatan dengan skema KRIS ini akan dibayarkan dengan nominal yang berbeda antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

Baca Selengkapnya
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

Baca Selengkapnya
Iuran BPJS Kesehatan Diklaim Naik hingga Rp400.000, Cek Faktanya
Iuran BPJS Kesehatan Diklaim Naik hingga Rp400.000, Cek Faktanya

Benarkah iuaran BPJS Kesehatan naik Rp400.000? Simak penelusurannya:

Baca Selengkapnya
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)

Baca Selengkapnya