Follow
Wapres JK instruksikan Mentan Amran perbaiki data produksi pangan
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik adanya perbedaan data pertanian yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian serius, lantaran data yang kurang tepat akan berdampak pada efektivitas kebijakan.
"Karena memang tentu kita juga harus memperbaiki data-data kita. Hampir semua data pertanian, katakanlah sekarang tidak sesuai lapangan," kata Wapres JK saat membuka acara Jakarta Food Security Summit, Jakarta, Kamis (8/3).
Wapres JK juga mengingatkan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar lebih teliti dalam menghitung produksi. "Karena itulah tugas menteri pertanian lebih besar dari sekarang, walaupun statistik mengatakan tinggi tapi tentu konsumsi tidak seperti itu," kata Wapres JK.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa yang harus mengorkestrasikan stakeholder pertanian di Kaltim? Siapapun gubernur yang akan memimpin Kaltim nantinya, menurut Akmal, harus mampu mengorkestrasikan seluruh stakeholder pertanian demi mewujudkan kemandirian pangan daerah.
-
Kenapa Kemnaker minta anggaran pertanian dinaikkan? 'Kuncinya cuma satu Pak dan tidak bisa ditawar-tawar yaitu anggaran. Bapak harus Ingatkan semua pihak bahwa bapak punya posisi tawar untuk menambah anggaran agar lebih baik. Negara tidak ada salahnya menambah anggaran pertanian. Mohon maaf Pak, kita sampai 50 tahun lagi pindah ibukota enggak apa-apa, tetapi kalau kelaparan 2 tahun saja bisa bubar kita pak,' ujar Alimin, Rabu (8/11).
-
Bagaimana Kementan menjaga mutu komoditas pertanian? Kementerian Pertanian RI terus berkomitmen untuk menjaga mutu komoditas pertanian melalui berbagai pendampingan, pembinaan, sertifikasi dan penjaminan keamanan pangan.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Siapa yang menjadi Plt. Menteri Pertanian? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian RI berdasarkan Keputusan Presiden nomor 92/P Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023.
Maka dari itu, Wapres JK mengingatkan pentingnya kerja sama antar instansi. Agar masalah lain selain beras, seperti gula dan garam, bisa terselesaikan.
"Semua dilema-dilema data juga perlu kita perbaiki. Ini tentu masalah pemerintah, tapi ini juga harus para pejabat kita juga harus mengikuti ini," tegas Wapres JK.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terutama, kata dia terkait produksi pangan nasional.
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan program Upsus yang dicanangkan Kementerian Pertanian
Baca Selengkapnya
Jokowi mengungkapkan, riset-riset pangan dan holtikultura di Indonesia sendiri masih tertinggal dengan negara lain.
Baca Selengkapnya
Mentan Amran terus mematangkan rencana peningkatan produksi padi di masa tanam I oktober-maret.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak.
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik pun turut memberikan perhatian serius pada visi kedaulatan pangan.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengungkap pernah berbincang dengan Jokowi cukup lama ketika di Solo, Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk menyokong kebutuhan pangan di IKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi siapkan langkah antisipasi pengaruh tahun politik ke ekonomi.
Baca Selengkapnya
Menurut Alimin, sektor pertanian lebih penting dari pada sektor apapun karena masalah pangan selalu berkaitan langsung dengan keberpihakan negara pada petani.
Baca Selengkapnya
Menurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta TNI memiliki kepekaan terhadap dunia yang sedang mengalami krisis.
Baca Selengkapnya