Wapres JK minta BPKP tingkatkan pengawasan agar pertumbuhan ekonomi membaik

Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern nasional tahun 2018 di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Wapres JK menjelaskan anggaran belanja pemerintah selalu meningkat tetapi kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Wapres JK menjelaskan anggaran belanja pemerintah terus mengalami kenaikan hingga 100 persen setiap 10 tahun. Sekarang, kata dia, anggaran belanja kurang lebih Rp 2.200 triliun.

"Jadi anggaran kita naik 100 persen setiap 10 tahun, tapi pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Wapres JK saat membuka rakor di kantor BPKP, Jakarta Timur, Selasa (17/7).

Oleh karena itu, Wapres JK berpesan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, BPKP juga harus lebih efektif melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Indonesia, katanya, memiliki lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal, Kejaksaan, Polisi hingga KPK.

"Artinya bagaimana kita semua merencanakan dengan baik sekaligus mengawasinya sehingga anggaran belanja tumbuh dan efeknya juga ke pertumbuhan yang lebih tinggi kepada bangsa sehingga dapat betul-betul dinikmati dan berefek berkualitas ke masyarakat semua," papar Wapres JK.

"Dari segi pengawasan tidak kurang, namun perlu sinkronisasi. Oleh karena itulah, BPKP bermakna bahwa bukan hanya setelah kejadian baru diperiksa, tetapi sedang berjalan pembangunan pun dapat diperiksa," tambahnya.

Dia menjelaskan dengan kewenangan yang dimiliki BPKP seharusnya mampu untuk bisa mengoptimalkan pengawasan keuangan dan pembangunan. Oleh karena itu, dia juga meminta para lembaga-lembaga pengawasan dapat bekerja sama dengan baik serta saling berkoordinasi untuk mengawasi pembangunan.

"Sehingga itulah suatu bagian dari pada bagaimana kita semu tapi apabila karena itulah mungkin saya harapkan ada kerjasama yang baik dan sinkron. Antara BPK dengan BPKP," ungkap Wapres JK.