Wapres JK Minta Menteri PUPR Buat Standarisasi Perumahan
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa dia telah menyarankan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membuat standarisasi perumahan. Dengan begitu, proses membangun perumahan dapat berlangsung lebih cepat dengan kualitas yang baik.
"Bagaimana membangun rumah yang jauh lebih cepat dan baik tapi rumah. Hanya bisa dilakukan apabila memiliki standarisasi. Saya selalu sampaikan kepada Menteri PU coba kita bikin standarisasi rumah," kata dia, Selasa (22/1).
JK mengatakan dengan adanya standarisasi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, masyarakat tentu akan sangat terbantu. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa standarisasi perumahan juga harus diikuti dengan standarisasi industri.
-
Apa yang Ridwan Kamil sampaikan ke Jusuf Kalla? 'Saya sudah sampaikan saya memuliakan semua program gubernur sebelumnya, siapapun itu selama baik kita lanjutkan,' kata RK kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).
-
Siapa yang memutuskan tentang tunjangan perumahan? Aturan tunjangan ini juga mempertimbangkan banyak anggota DPR RI yang sudah memiliki rumah pribadi di wilayah Jabodetabek.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana cara renovasi rumah KPR? Developer biasanya akan mengizinkan renovasi rumah KPR selama tidak mengubah tampilan depan atau fasad hunian.Pasalnya, jika sampai mengubah fasad, maka pemilik harus mengurus perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rumah tersebut. Sementara, IMB baru bisa diambil setelah cicilan kredit rumah lunas atau selesai.
-
Siapa yang membantu proses pembangunan rumah? Meskipun melewati jangka waktu yang ditargetkan, Mona dan Indra tetap bersyukur serta bahagia dalam proses pembangunan rumah baru mereka.
"Pintu standar, segala macem harus distandarisasi. Jadi orang tinggal beli komonen, itu rumah hasil industri bukan dari tukang," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas pemerintah pada 2019 di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.
"Setiap tahunnya, Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia," lanjut Basuki.
Melalui program BSPS, Kementerian PUPR memberikan bantuan ini salah satunya kepada 3.813 unit rumah yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bantuan uang infrastruktur sebesar Rp 15 juta diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca SelengkapnyaIa mengingatkan kepala daerah agar mampu melayani masyarakat dengan baik dan mempermudah sejumlah peraturan.
Baca SelengkapnyaJK juga disebutnya bersepakat jika solusi dari permasalahan di Jakarta yaitu perumahan.
Baca SelengkapnyaKepala Negara tak ingin masyarakat tinggal di perumahan yang sumurnya kering dan areanya terkena banjir.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPak Bas, panggilan akrab Basuki, mengatakan pembangunan sejauh ini berjalan baik.
Baca SelengkapnyaBasuki akan mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh OIKN.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap Ridwan Kamil bisa memberikan koreksi apabila ada arsitektur di IKN yang kurang baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga mengingatkan untuk bersaing dengan harga yang wajar
Baca SelengkapnyaPelaksanaan target 3 juta rumah akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono dan istri rencana pindah ke IKN pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaDalam hal ini, Menteri Ara akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.
Baca Selengkapnya