Wapres JK Pada Peserta LPDP : Jangan Berharap Banyak Bisa Bekerja di Pemerintahan
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) meminta kepada seluruh alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar tidak terlalu berharap bekerja di sektor pemerintahan. Sebab, menurut JK masih banyak sektor lain yang dibutuhkan di luar dari pemerintahan.
"Kita butuh apa? kita butuh kemampuan di segala bidang. (Anda) jangan mengharap banyak bekerja di pemerintahan," kata JK dalam acara Sarasehan LPDP 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3).
Wapres JK menyampaikan, paling tidak hanya 5 persen dari alumni LPDP yang dipekerjakan di pemerintahan. Sebab, saat ini birokrasi tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga kerja.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Mengapa PPPK dibuka untuk pelamar yang tidak lolos CPNS? Bagi teman-teman yang kemarin tertarik pada CPNS tetapi tidak lolos, kini dapat mencoba jalur PPPK. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan masalah tenaga non-ASN,' tambahnya.
-
Apa visi LPDUK? 'LPDUK sendiri memiliki visi menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel dalam pengelolaan dana dan penyelenggaraan usaha keolahragaan di Indonesia,' ujar Menpora, Dito Ariotedjo.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
"Yang paling penting pertama di pikiran Anda jangan harap banyak pada bekerja di pemerintahan dulu. Mungkin diterima di bawah 5 persen tapi berpikir bagaimana bisa mempekerjakan orang, lebih produktif," paparnya.
Menurut JK, peluang yang paling terbuka untuk para lulusan LPDP adalah di sektor kewirausahaan atau profesionalisme. Sebab dia memandang, kebutuhan itulah yang menjadi kebutuhan ke depan.
Oleh karena itu, Wapres JK juga menginginkan agar mereka yang telah menempuh pendidikan lewat jalur LPDP bisa memberi sumbangsih lebih kepada negara.
"Itu tentu alasan kenapa anda diberikan kesempatan oleh negara untuk mendapatkan pendidikan yang baik di dalam dan luar negeri dengan biaya negara agar sumbangan SDM lebih baik," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem menegaskan, alumni LPDP harus berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaInvestasi pendidikan dari negara tentu bertujuan untuk membangun bangsa dan negara, serta menyelamatkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca SelengkapnyaMenurut Dimas, niatan awal pemerintah untuk meningkatkan persentase jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia melalui program LPDP sudah benar.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaKepada sejumlah calon kepala daerah yang sowan, Jokowi yang mengaku memiliki data di setiap daerah, menyampaikan sejumlah pesan penting.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca SelengkapnyaSatryo menyebut jika penerima LPDP pulang tanpa lapangan pekerjaan yang cukup sama saja akan menyulitkan mereka.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca Selengkapnya