Wapres JK pasang badan bela keterlambatan PLN serahkan RUPTL

Merdeka.com - Pengerjaan megaproyek listrik 35.000 megawatt menghadapi kendala. Kendala muncul dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang belum menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Padahal, target penyelesaian RUPTL tersebut dipatok rampung pada Januari 2016. Terhadap kendala tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan setiap keterlambatan akan diberi stimulus agar bisa mengejar ketinggalan.

"Ya perbaikan dari pada semua itu, dari percepatan tendernya, perbaikan perencanaan, perbaikan dalam hal pembebasan lahan, percepatan membikin kontrak di PLN, percepatan untuk negosiasi perbankan, semua tentu mengalami keterlambatan. Tentu ini harus dipacu," ungkapnya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (20/5).

Wapres JK menegaskan, proses evaluasi progres pengerjaan proyek listrik 35.000 MW terus dilakukan melalui kementerian terkait. "Pasti, sekarang sudah dievaluasi, dan evaluasi di ESDM, kantor kepresidenan, kantor menko, semua indikasinya perlu perbaikan," tuturnya.

Tindak lanjut dari evaluasi tersebut lanjut JK, Kementerian ESDM sudah mendapat instruksi untuk segera melakukan perbaikan dari setiap proses yang berlangsung. "Ini segera, beberapa langkah sudah, itu bidang sektornya kan Menteri ESDM, Menteri ESDM diperintahkan untuk memperbaiki semua apa yang sebab keterlambatan itu," ucap JK.

Sebelumnya, imbas dari belum diserahkannya RUPTL kepada Kementerian ESDM, lelang proyek listrik 35.000 megawatt tahap kedua yang seharusnya dilaksanakan bulan Maret 2016, belum dapat terlaksana. Seharusnya, lelang pembangkit dengan total 16.000 megawatt bisa dilakukan Maret 2016.

Selain persoalan RUPTL, keberlangsungan proyek 35.000 MW juga terancam lantaran PLN membatalkan lelang PLTU Jawa V dengan kapasitas 2x1.000 megawatt atau pembangkit terbesar dalam proyek 35.000 MW, atau setara PLTU Batang. Dengan demikian, jadwal operasi PLTU Jawa V diproyeksi molor dari jadwal rampung semula di 2019.

Kementerian ESDM mengultimatum PLN untuk menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) selambatnya akhir Mei. Itu lewat lima bulan dari target awal, Januari lalu.