Wapres JK: Penghilangan Premium baru sebatas usulan

Merdeka.com - Pemerintah belum memutuskan mengabulkan usulan tim reformasi dan tata kelola migas terkait penghapusan Premium atau oktan 88. Usulan itu masih dalam proses kajian, sehingga tidak serta merta langsung dijalankan.

Sejauh ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masih menggunakan bahan bakar dengan kadar oktan 88. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku, belum bisa memastikan implementasi dari usulan itu.

"Masih dipelajari, bagaimana implementasinya. Belum, kan baru kemarin diusulkan oleh tim reformasi (tim reformasi tata kelola migas). Bagaimana bisa dilaksanakan segera?," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12)

Dalam pandangan JK sapaan akrabnya, usulan tim yang dikomandoi Faisal Basri cukup baik. Sebab, pasokan sudah semakin sulit, dari sisi kualitas pun dinilai tidak baik.

"Ya tentu suatu usul yang baik. Memang sejak dulu sebenarnya itu usulan karena di samping soal suplai dan kualitas untuk kendaraan, karena sulfurnya kurang kan," jelasnya.

Ketua PMI ini menjelaskan, jika pemerintah mengeksekusi wacana penghapusan Premium, impor minyak dengan kadar oktan 92 akan lebih tinggi. Dalam pandangannya, ini tidak akan menjadi persoalan.

"Tidak masalah, ini masalah kualitas saja, bukan masalah jumlah. Di samping itu ada perubahan teknis tapi saya kira tidak banyak," jelas JK.

Terkait dengan wacana penghapusan Premium akan berimbas pada masyarakat kecil, JK justru melihat dari sisi lainnya. Penghapusan Premium memiliki dampak positif lebih besar.

"Saya katakan itu penting untuk suplai dan kedua sangat penting kualitas pembakaran sehingga mesin-mesin itu lebih awet sebenarnya," katanya. (mdk/noe)