Wapres JK: Perbankan mulai enggan biaya proyek pembangunan hotel

Merdeka.com - Badan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengusulkan pada pemerintah untuk menghentikan sementara atau moratorium pemberian izin pembangunan hotel di beberapa daerah yang masuk kategori surplus hotel.

Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat, saat ini lembaga keuangan seperti perbankan enggan mengucurkan pembiayaan untuk perhotelan. Salah satunya juga karena banyak daerah sudah kelebihan hotel.

"Sekarang pun itu pasti tidak ada bank yang mau biayai lagi hotel karena keadaannya begini. Memang over supply," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).

Pemerintah akan mempertimbangkan usulan moratorium izin pembangunan hotel. Sedangkan untuk pembangunan yang tengah berjalan, tidak akan dihentikan. "Ya namanya moratorium kan menghentikan yang baru, yang sudah jalan ya jalan," tutur JK.

Disinggung soal promosi pariwisata yang diharapkan mendongkrak bisnis perhotelan, JK berjanji menyiapkan dana besar untuk mendukung itu. Namun, wapres tidak bisa menyebut besaran dana promosi pariwisata yang disiapkan pemerintah dalam APBN Perubahan.

"Promosi kata presiden memutuskan untuk meningkatkan terus promosi itu, dan itu (dananya) cukup besar katanya. Nanti lah, kita lihat APBN-P nanti," tutup JK. (mdk/noe)