Follow
Wapres JK pimpin rapat dengan Bank Dunia soal ketimpangan ekonomi
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat koordinasi tentang ketimpangan ekonomi dan kebijakan anggaran di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pimpinan rapat diserahkan ke Wapres JK lantaran Presiden Joko Widodo memantau proyek kreta bandara di Cengkareng.
"Hari ini kita mengundang untuk sharing information, saling mendengarkan karena seperti kita sadari semua tujuan kita adalah pembangunan yang adil dan merata. Pembangunan yang memberikan dampak yang luas. Pembangunan yg memberikan kesejahteraan agar negeri ini mempunyai persatuan yang bersama," kata JK membuka rapat, Senin (14/12).
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Bank Dunia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan para kepala daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
-
Apa yang Ridwan Kamil sampaikan ke Jusuf Kalla? 'Saya sudah sampaikan saya memuliakan semua program gubernur sebelumnya, siapapun itu selama baik kita lanjutkan,' kata RK kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).
-
Apa yang membuat Jusuf Kalla bingung tentang kasus Karen Agustiawan? 'Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya,' kata JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai teknologi alutsista bekas? 'Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun,' kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Ridwan Kamil bertemu Jusuf Kalla? 'Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,' sambungnya.
-
Kenapa Jusuf Kalla menganggap harga alutsista bekas terlalu mahal? Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,' JK menilai yang dipermasalahkan ketika debat Pilpres 2024 terkait alutsista bekas karena harganya yang terlalu tinggi untuk mendapatkan pesawat berusia 25 tahun. Padahal harga tersebut, kata JK, sangat tidak layak mengingat teknologi yang didapatkan juga telah tertinggal jauh.
-
Kenapa Jusuf Kalla heran dengan penetapan pidana dalam kesalahan strategi bisnis? 'Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas,' kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
"Kenapa kita mengundang World Bank untuk menjelaskan, data ini kita juga punya di BPS dan sebagainya namun kalau pihak ketiga yang lebih menjelaskan dari sisi perbandingan, kalau world bank lebih membandingkan pengalaman Indonesia, Malaysia, dengan India, dengan China di mana kita berada ini? Apa yg terjadi?" imbuh JK.
Dari rapat tersebut diharapkan ada solusi nyata untuk menekan ketimpangan sosial yang dialami masyarakat Indonesia.
"Kemudian juga mengatasinya pengalaman negara lain bagaimana, kenapa kita membikin pertemuan untuk membandingkan masa lalu dengan negara di sekitar kita dan cara negara-negara lain mengatasinya sehingga kita bisa mengatasinya," ucap JK.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku berbicara lebih detail bersama bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Istana Merdeka.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyambutnya dan mengajak Ajay masuk ke ruangan bersama sejumlah delegasi.
Baca Selengkapnya
Pertemuan membahas soal politik menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Jepang bisa turun peringkat karena pelemahan mata uang dan penurunan produktifitas.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla blak-blakan mengenai hak angket hingga rencana pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
Bank Dunia pun menawarkan kerja sama, salah satunya proyek listrik.
Baca Selengkapnya
Presiden Bank Dunia Ajay Banga memulai kunjungan ke Indonesia selama 4 hari.
Baca Selengkapnya
Ajay akan meminta penjelasan dari Jokowi terkait berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk memajukan dan mereformasi perekonomian.
Baca Selengkapnya
Segala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan.
Baca Selengkapnya
Puan pun meminta kepada JK untuk terus mendukung sosok perempuan agar bisa terjun ke dunia politik.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet paripurna. Dalam pengantarnya, Jokowi memperingatkan adanya keadaan genting terkait kondisi dunia
Baca Selengkapnya