Wapres JK: Produksi ikan saja turun, bagaimana PHP mau naik

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menaikkan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) terhadap kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan hingga 10 kali lipat. Kenaikan PHP merupakan bagian dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, saat ini yang menjadi persoalan bukanlah kenaikan pungutan pajak hasil perikanan (PHP). Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah minimnya pasokan ikan.

"Ya itu kan kalau ada produksi, kalau tidak ada produksi bagaimana mau naik," kata JK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (18/3).

Orang lain juga bertanya?

Menurut JK, apabila pasokan ikan memadai, kenaikan PHP tidak akan menjadi beban berat bagi pelaku sektor industri perikanan. "Mau (dinaikkan) 100, 200, 300 (persen) kalau produksinya turun kan hasilnya juga kecil," imbuh JK.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) untuk usaha perikanan tangkap skala besar, PHP naik dari 2,5 persen menjadi 25 persen, usaha skala kecil naik dari 1,5 persen menjadi 5 persen, sedangkan PHP untuk usaha skala menengah ditetapkan sebesar 10 persen.

Pungutan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan ketentuan tersebut, PHP dibayar setiap tahun dan dipungut di depan.

Kenaikan PHP menjadi masalah lantaran pasokan ikan minim. Selain faktor cuaca, minimnya pasokan ikan juga disebabkan oleh berlakunya aturan moratorium transhipment dan pengukuran ulang untuk kapal-kapal nelayan.

Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebanyak 1.430 unit kapal tidak melaut. Dari jumlah tersebut sekitar 750 unit kapal tidak melaut akibat perizinan yang lama keluar dari pusat.

Hal ini menyebabkan produksi ikan menurun akibat kapal yang melaut kurang. Padahal ikan di laut sudah banyak.

Sementara itu, kapal eks asing yang berpangkalan di Bitung sebanyak 152 kapal. Di kolam Pelabuhan Bitung sebanyak 88 kapal tidak operasi. Hal ini menyebabkan tren produksi yang turun dari tahun 2014 pendaratan ikan sebanyak 111. 315,53 ton menjadi 45.208,52 ton di tahun 2015. (mdk/idr)