Wapres JK sebut pemindahan Ibu Kota RI butuh waktu hingga 10 tahun
Merdeka.com - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemindahan Ibu Kota Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 4-5 tahun. Menurutnya, pemindahan tersebut memakan waktu lebih lama hingga puluhan tahun.
"(Pemindahan) butuh persiapan. negara-negara lain itu butuh persiapan lama. 10 tahun persiapannya karena kita tidak bisa pindah sebelum semua lengkap, tidak mungkin hanya 2 departemen saja pindah," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/7).
Menurutnya, rencana ini tidak semudah pemindahan Ibu Kota di Malaysia. Mengingat, luas wilayah Indonesia lebih besar dibandingkan Malaysia sehingga harus dikaji lebih dalam.
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Dimana mutasi Kapolda Metro Jaya dilakukan? Berikut 34 daftar mutasi mulai dari tingkat pejabat Polres sampai Kapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dirotasi:
-
Kenapa rumah menteri di IKN lebih kecil? 'enggak, enggak itu lebih kecil daripada wichan,' kata Basuki, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Kenapa IKN dipindahkan? "Kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi.
Dengan demikian, dia belum bisa memastikan kapan rencana pemindahan tersebut bisa dilakukan.
"Malaysia hanya pindah 30 kilometer dari ibu kota. Tapi yang pindah hanya kantor kementerian, DPR tetap di KL, angkatan bersenjata tetap di KL, yang lain-lain Mahkamah Agung tetap di KL. Hanya perdana menteri dan menteri-menterinya saja. Ah itu jauh lebih mudah," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan waktu empat sampai lima tahun. Pemerintah tengah mengejar penyelesaian perencanaan tahun ini agar 2018 bisa menyiapkan segala persiapan.
"Minimal bisa 4-5 tahun. Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail engineering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, nyatanya bangunan Istana Negara dan Istana Garuda sudah dapat digunakan untuk acara-acara.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono menghadiri acara deklarasi dukungan dari Relawan Berkah di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaBukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaGubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 12 tower diperuntukkan bagi TNI/Polri dan 35 tower untuk PNS atau ASN.
Baca SelengkapnyaPemerintahan masih belum bisa dipindahkan ke Kalimantan Timur, lantaran sejumlah infrastruktur belum selesai.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPemindahan ASN tahap pertama akan dilakukan setelah upacara Hari Kemerdekaan ke-79 di IKN.
Baca SelengkapnyaAirlangga memastikan sudah menyiapkan personel PNS yang akan pindah.
Baca Selengkapnya