Wapres JK tak masalah Bank Mutiara diobral harga murah
Merdeka.com - Tinggal selangkah lagi, Bank Mutiara resmi menjadi milik perusahaan investasi asal Jepang, J Trust. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melakukan uji kelaikan dan kepatutan kepada J-Trust sebagai calon pemegang saham pengendali (PSP) Bank Mutiara.
Hasilnya, J-Trust memenuhi kriteria calon PSP Bank Mutiara. Pihaknya juga sudah memberikan surat kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pembeli Bank Mutiara sudah bisa ditetapkan pada 21 November tahun ini sesuai dengan undang-undang.
Di balik itu beredar kabar bahwa J Trust membeli eks Bank Century itu dengan nilai Rp 4,5 triliun. Nilai pembelian tersebut masih di bawah dana talangan yang dikucurkan LPS sebesar Rp 8 triliun.
-
Kenapa Jusuf Kalla heran dengan penetapan pidana dalam kesalahan strategi bisnis? 'Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas,' kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Kejagung menentukan kerugian negara? Kejagung akan membebankan kerugian negara senilai Rp300 triliun kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik terhadap kasus ini.
-
Kenapa risk awareness penting bagi bankir? Menurut Sunarso, risk awareness perlu ditingkatkan mengingat situasi perbankan yang begitu dinamis. “Maka menjadi penting [peningkatan risk awareness yang baik], untuk menjaga sustainability industri keuangan khususnya perbankan,“ ujarnya di sela-sela acara sharing ‘Visionary Leadership During Uncertainty’ yang diselenggarakan oleh Bankers Association for Risk Management.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Apa kunci utama bisnis? Produk dan layanan adalah kunci utama dalam bisnis yang kita jalani.
Kabar tersebut sudah didengar Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pandangannya, tidak ada masalah kalaupun nilai penjualan Bank Century di bawah nilai yang selama ini dikucurkan LPS.
"Karena memang itu UU harus dijual. Jadi penjualan itu disahkan UU. Dikatakan sekian tahun setelah dikelola LPS, harus dijual. Berapapun harganya," tegas Jusuf Kalla di kantor wapres, Rabu (12/11).
JK sapaan akrabnya tidak menampik jika kondisinya demikian, negara dirugikan. Namun, kata dia, negara akan lebih dirugikan jika Bank Mutiara tidak segera dijual. "Namanya kerugian makin lama disimpan makin besar ruginya kan," ucapnya.
Dalam pandangannya, penjualan eks Bank Century itu harus dilihat dari konteks bisnis. Di mana risiko kerugian adalah bagian dari aksi bisnis.
"Ini bisnis tentu ada risiko. Bahwa perjanjian dengan J-Trust itu ada juga kondisi-kondisi yang mereka minta conditioning. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Itu wajar saja. Dimana-mana orang negosiasi ada prekondisi ada kondisi," katanya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menegaskan dalam dunia bisnis ada dua hal yang digaris bawahi, yakni untung dan rugi.
Baca SelengkapnyaDalam kesaksiannya, JK mengaku tidak terlalu mengetahui penyebab Karen menjadi terdakwa kasus korupsi. Menurutnya, Karen hanya menjalankan tugas.
Baca SelengkapnyaAda berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla hadir untuk menjadi saksi meringankan dalam perkara korupsi LNG atau gas alam cair tahun 2011-2021
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan oleh JK ketika jadi saksi meringankan meringankan Karen dalam perkara korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair tahun 2011-2021
Baca SelengkapnyaHal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan, IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan bisnis yang ideal tidak mungkin memberikan keuntungan yang terlampau melimpah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca SelengkapnyaAlasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca Selengkapnya