Wapres JK Target Konsep Rumah Untuk PNS Rampung Awal Tahun
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas bersama Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro terkait penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menargetkan konsep perumahan akan rampung pada awal tahun 2019. "Tahun depan (re:konsep akan rampung)," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (20/12).
Awal tahun nanti, pemerintah akan membuat konsep hingga sistem yang akan digunakan. Pemerintah juga kata JK harus memiliki anggaran terkait pembuat rumah tersebut.
-
Kapan pemerintah siapkan anggaran KUR? Pemerintah menyiapkan anggaran untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,78 triliun pada 2024.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan? 'Besarannya itu memang masih dikonsultasikan. Karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran,' kata Indra saat dikonfirmsi, Kamis (3/10).
-
Bagaimana Kementan membangun JUT? Dijelaskannya, pembangunan JUT baru ini menggunakan cor beton sepanjang 425 meter, dengan lebar 1,5 meter. Luas lahan cakupannya mencapai 50 hektar untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
"Untuk subsidi kan ada anggarannya. subsidi bunga, subsidi uang muka, itu dari pemerintah. tim kita sudah rapat beberapa kali," kata JK.
Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Ratas digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11).
Saat memberikan sambutan pengantar, Jokowi menegaskan pemerintah fokus pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik dan layak bagi ASN, TNI, dan Polri.
"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik, layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu Prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, tujuan pembangunan rumah tersebut adalah menyejahterakan ASN, TNI, dan Polri. Sehingga nantinya mereka lebih konsentrasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
"Selain itu memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan perumahan ini," sambungnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan rumah pemberian negara tersebut akan dimulai pada bulan Juli 2024 dan selesai pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaJokowi menargetkan 47 tower rusun ASN di IKN rampung pada akhir November 2024.
Baca SelengkapnyaDitargetkan pembangunan rumah menteri itu rampung secara menyeluruh pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaLuas lahan untuk pembangunan rumah tersebut telah disesuaikan oleh pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaDia menargetkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2027.
Baca SelengkapnyaPNS tahap awal yang hijrah ke ibu kota baru nantinya akan disesuaikan berdasarkan statusnya, masih lajang atau sudah berkeluarga.
Baca SelengkapnyaPantauan merdeka.com, setelah lama teronggok tanpa aktivitas, lahan itu tampak mulai dipagar dengan seng.
Baca SelengkapnyaPada tahap awal, sambungan jargas di IKN disiapkan untuk 166 menara hunian aparatur sipil negara (ASN) dan 34 rumah tapak menteri.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaAra akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah memberikan arahan pemindahan ASN tidak akan dipaksakan jika fasilitas belum siap pada bulan September.
Baca Selengkapnya