Wapres JK Tegaskan Jika Utang Negara Tidak Dipakai Untuk Foya-foya
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penjelasan mengenai aksi utang pemerintah yang beberapa waktu terakhir kerap menjadi perdebatan. Menurut Wapres JK, berutang bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama negara memiliki kemampuan membayar.
Wapres mengatakan utang dibutuhkan karena kemampuan penerimaan Indonesia belum maksimal. Padahal, negara membutuhkan dana tidak sedikit untuk melakukan pembangunan.
"Mengelola negara sama seperti perusahaan kalau mau dikembangkan butuh dana. Kalau dana tidak cukup butuh dari luar (utang)," ujarnya saat ditemui di Kantornya, kemarin.
-
Kenapa Jusuf Hamka tagih utang negara? 'Sekarang cuman pokoknya aja tidak sama denda sama sekali. Jadi nggak ada denda, hak kami yang menang dari Mahkamah Agung, dulu aja diakui denda diakomodasi 37,5 persen. Sekarang denda enggak diakui cuma 0. Ya udah minta keadilan dari Allah aja,'
-
Bagaimana Jusuf Hamka menagih utang negara? Jusuf menerangkan, angka itu merupakan angka pokok dari utang negara terhadap CMNP. Sebelumnya, angka negosiasi terakhir sekitar Rp179 miliar, termasuk denda yang besarannya disepakati.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista? Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) 'Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,'
-
Apa pendapat Jusuf Kalla tentang speaker masjid? 'Masjid harus syahdu, karena itu kalau pidato atau dakwah atau tabligh-nya sampai keluar itu malah warga tidak dengar juga. Hanya suaranya yang keras, tapi tidak dipahami,' imbuhnya.
Wapres JK menegaskan satu hal yang perlu diketahui masyarakat ialah pemerintah tidak berutang demi foya-foya. Utang saat ini selalu digunakan untuk pembiayaan yang produktif.
"Kita tidak berutang untuk foya-foya seperti jalan-jalan atau bangun kantor baru," tuturnya.
Dia mengatakan pembangunan yang dilakukan melalui utang bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian. Saat ekonomi bertumbuh, negara mendapat manfaat dari peningkatan penerimaan pajak untuk membayar utang tersebut.
"Maka utang tidak masalah asal kita mampu membayar."
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengomentari para elite politik yang kerap berutang kepada asing. Menurutnya, kondisi kerap berutang ini membuat Indonesia tak bisa menjadi negara yang berdikari.
"Semua itu karena bangsa kita utang. Bangsa kita hidup dari utang. Bayar gaji dari utang. Bisa berbuat apa-apa dengan utang. Ini bukan ekonomi bisa langgeng, bisa lanjut. Tidak ada negara yang bisa hidup hanya dari utang," papar Prabowo.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca SelengkapnyaAwak media pun bertanya, dalam rangka apa bertemu dengan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaLuhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik.
Baca SelengkapnyaOJK menyatakan penyaluran dana fintech ke Jawa Barat menembus angka Rp 13,8 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaErick mengaku akan mengecek pernyataan JK terkait piutang terhadap perusahaan BUMN senilai Rp300 miliar.
Baca Selengkapnya