Wapres JK: Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 untuk efisiensi, tidak ubah nilai

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana akan melakukan redenominasi mata uang Rupiah atau mengubah Rp 1.000 jadi Rp 1. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, ini dilakukan guna mengefisiensi proses administrasi keuangan.

"Ini efisiensi saja, kan tidak mengubah nilai," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).

JK menjelaskan, redenominasi ini tidak mempengaruhi nilai instrinsik meskipun nominal uangnya berubah. Redenominasi, lanjut dia, sudah diterapkan banyak negara asing dan berhasil mengefisiensi administrasi keuangan.

"Itu banyak negara yang sudah menjalankan itu. Seperti Turki, dan sebagainya yang berhasil," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan penyederhanaan nilai Rupiah atau redenominasi membutuhkan waktu total tujuh tahun hingga efektif. Dia memperkirakan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) saja setidaknya butuh waktu pengesahan dua tahun.

"Mulai dari pedagang kecil bisa menggunakan Rupiah lama dan baru. Nanti lama-lama Rupiah baru ditarik sedikit demi sedikit dan diluncurkan uang baru dengan jumlah yang berimbang. Totalnya kita transisi bisa 6 sampai 7 tahun," tuturnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Minggu (23/7).

Pemerintah saat ini belum memiliki keputusan usulan apakah akan mengurangi empat atau tiga angka. "Kalau 3 (0), satu Dolar yaitu 13,3 Rupiah," katanya.

Menko Darmin menegaskan pelaksanaan redenominasi juga tidak bisa sembarangan. Selain butuh waktu yang tidak sebentar, redenominasi juga butuh kestabilan inflasi. "Pada transisi, inflasi tidak boleh sampai naik karena itu berpengaruh ke Rupiah. 3,4 persen itu sudah aman, jangan sampai naik lagi," tambahnya.

Menko Darmin juga mengatakan bahwa tidak akan ada anggaran khusus untuk redenominasi. "Tidak ada anggaran khusus, sama saja seperti mengeluarkan uang," pungkasnya.