Follow
Wapres Ma'ruf Pastikan Tak Ada Perintah BUMN Selamatkan Bank Muamalat
Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, memastikan tidak ada permintaan dari pemerintah kepada bank badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyelamatkan Bank Muamalat. Jika bank pelat merah ingin menyuntikkan dana segar, lanjutnya, itu murni keputusan manajemen bank tersebut.
"Oh tidak, tidak intervensi, bukan intervensi. Kalau BUMN mau masuk itu bersifat aturan sistem keuangan saja. Jadi tidak ada kemudian pemerintah: oh kamu. Oh tidak ada. Jadi pendekatannya upaya bisnis saja," ujar wapres di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/11).
Menurut Wapres Ma'ruf, pemerintah senantiasa memperhatikan dan memperkuat stabilitas dan penguatan lembaga keuangan. Termasuk salah satunya Bank Muamalat.
-
Apa saja arahan Ma'ruf Amin soal ekonomi syariah? 'Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah,' kata dia.Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Kenapa Ma'ruf Amin ke PKB? Namun, agenda kedatangan Ma'Ruf yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB berlangsug tertutup. Bahkan awak media yang hadir tidak diperkenankan mendekat.Meski demikian, Ketua Umum DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan yang ditemui di DPP PKB seusai jumpa pers pernyataan sikap atas penolakan muktamar tandingan sempat membenarkan kehadiran dari Ma'ruf.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa agenda Ma'ruf Amin ke PKB? 'Iya benar (datang) sebagai Dewan Syuro. Belum tahu (pembahasan apa), katanya rapat pleno,' ucap Tommy singkat.
-
Apa yang ditekankan Wapres Ma'ruf Amin di acara Merdeka Ekspor? Wapres Ma’aruf Amin menyebut kegiatan ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan upaya hilirisasi di bidang pertanian.
"Pemerintah mendorong supaya ada penguatan melalui sistem dan cara-cara yang benar. Melalui prosesnya itu proses yang biasa. Bagaimana penguatan lembaga keuangan atau perbankan berjalan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Semua itu hanya mendorong."
Sebelumnya, beredar kabar adanya upaya penyehatan Bank Muamalat oleh tiga bank BUMN. Mereka adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut, kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.
Baca Selengkapnya
Segmen UMKM merupakan salah satu fokus utama BSI di dalam pengembangan ekosistem halal.
Baca Selengkapnya
Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang
Baca Selengkapnya
Nusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.
Baca Selengkapnya
Bahlil menegaskan tidak ada unsur politik balas budi terkait pemberian izin tambang untuk ormas berlatarbelakang agama
Baca Selengkapnya