Wapres Minta Percepat Konversi BPD ke Bank Syariah

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin meminta percepatan konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Bank Syariah guna memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Wapres menyatakan hal itu saat menerima audiensi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melalui konferensi video dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Rabu.

"Saya kira tepat sekali, oleh karena itu saya harapkan bisa segera terwujud konversi (BPD ke Bank Syariah) ini," kata Wapres Ma’ruf dikutip dari Antara, Rabu (23/6).

Kesadaran masyarakat untuk bertransaksi perbankan secara syariah saat ini cukup tinggi, sehingga menjadi momen tepat untuk menguatkan ekonomi dan keuangan syariah nasional, tambah Wapres. "Sekarang ini momentum tepat, sebab kalau menurut survei itu sekarang komunitas hijrah ini kan sudah besar sekali, bahkan di kalangan pemuda, milenial," tukasnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global, antara lain dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan merger tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), tutur Wapres menjelaskan.

Dengan melihat potensi besar di Sumatera Barat, Wapres juga mendorong konversi Bank Nagari menjadi bank syariah segera dilaksanakan.

Terkait adanya kekhawatiran terhadap keberlangsungan bank syariah, Wapres menjelaskan di dalam Al Quran, Allah SWT telah menjanjikan rezeki yang luas bagi umatnya yang berhijrah. Wapres juga menekankan mengenai falsafah yang ada di Sumatera Barat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, yang berarti adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah.

"Karena itu saya pikir, kekhawatiran itu barangkali tidak boleh. Di samping itu kita juga berjalan (konversi), kalau di Sumatera Barat sesuai dengan tiga tungku-nya itu, sesuai falsafahnya. Milenial banyak menjadi komunitas hijrah. Apalagi kalau kita lihat Al Quran, itu tidak boleh pesimis lagi," ujarnya.

Koordinasi dengan KNEKS

Wapres berpesan kepada Mahyeldi agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berkoordinasi secara intensif dengan KNEKS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses konversi bank syariah tersebut.

"Yang penting kita menjaga. Menjaga mutu, menjaga layanan. Tidak hanya sesuai syariah, tapi juga menguntungkan bagi para deposan," ujarnya.

Sementara itu, Mahyeldi melaporkan proses konversi Bank Nagari ke bank syariah, termasuk pengembangan layanan perbankan syariah yang nantinya akan diberikan oleh Bank Nagari.

"Disamping juga dengan produk-produk syariah yang mana dikonversi, itu kita memang mencoba untuk menyelaraskan, sehingga memang pilihan-pilihan di syariah nantinya tidak kalah layaknya dan juga peluangnya dibandingkan dengan yang konvensional," tutur Mahyeldi. (mdk/idr)