Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres minta PNPM dipertahankan di pemerintahan mendatang

Wapres minta PNPM dipertahankan di pemerintahan mendatang boediono. Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden RI Boediono menyatakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Perkotaan hendaknya dapat dipertahankan di masa-masa mendatang siapa pun pemimpinnya. Sebab, tanggapan masyarakat cukup positif terhadap program sosial ini.

"PNPM Mandiri berakhirnya pada 2014, dengan banyak permintaan masyarakat maka nanti akan disampaikan ke pemimpin periode mendatang," kata Wapres seperti dilansir Antara di Padang, akhir pekan ini.

Hal itu disampaikan Wapres menanggapi harapan dari pegiat PNPM Perkotaan di Padang, agar di masa mendatang program itu tetap dilanjutkan karena sangat memberi dampak baik bagi masyarakat. Sebab, tiap kunjungannya ke daerah PNPM selalu mendapatkan komentar yang baik dari masyarakat dan terus berharap tetap dilanjutkan.

Orang lain juga bertanya?

"Dalam pelaksanaannya memang masih ada kekurangan, namun secara umum program ini sangat baik dan dirasakan masyarakat. Kami (pemerintah) sangat menginginkan PNPM akan terus, kalau masih ada anggaran nantinya akan ditambah," katanya.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dalam sambutannya pada pertemuan dengan pegiat PNPM dan kader posyandu, menyampaikan program PNPM menggugah partisipasi karena semuanya ikut terlibat dalam membuat dan kerja sama di lapangan.

Kegiatan PNPM sampai saat ini sangat bermanfaat dalam mendorong pembangunan sehingga perlu dipertahankan karena dalam pelaksanaannya di lapangan selalu melebihi dari anggaran yang dikucurkan.

Gubernur Sumbar juga menyampaikan harapan kepada Wapres, jika dimungkinkan untuk penambahan anggaran PNPM di Sumbar, karena sangat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan swadaya masyarakat.

Misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dialokasikan Rp 50 juta, tapi dilihat hasilnya bisa meningkat 100 persen karena dikerjakan dengan semangat kekompakan dan gotong royong.

Menurut gubernur, daerahnya pada 2013 memperoleh PNPM Mandiri Pedesaan dari Kemendagri senilai Rp 248 miliar yang bersumber dari APBN dan Rp 18 miliar dari APBD dengan jumlah penerima manfaat sekitar 119 ribu orang.

"Kami mendukung dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan program PNPM Mandiri ke depan tetap dipertahankan," ujarnya. (mdk/bmo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Pastikan Suntikan Dana Abadi LPDP Tetap Ada di APBN 2024
Anak Buah Sri Mulyani Pastikan Suntikan Dana Abadi LPDP Tetap Ada di APBN 2024

Anak Buah Sri Mulyani Pastikan Suntikan Dana Abadi LPDP Tetap Ada di APBN 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp61 Triliun untuk 2025, Dipakai Buat Apa?
Menteri Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp61 Triliun untuk 2025, Dipakai Buat Apa?

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siap Kasih Kejutan PPN 12 Persen Pekan Depan
Pemerintah Siap Kasih Kejutan PPN 12 Persen Pekan Depan

Pemerintah saat ini tengah mematangkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
Luhut Optimis Proyek IKN dan Program Makan Gratis Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp800 Triliun di 2025
Luhut Optimis Proyek IKN dan Program Makan Gratis Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp800 Triliun di 2025

Luhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.

Baca Selengkapnya
Kata Sri Mulyani soal Rencana Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen Tahun Depan
Kata Sri Mulyani soal Rencana Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen Tahun Depan

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya