Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres sebut BPJS jadi senjata pelindung rakyat hadapi krisis

Wapres sebut BPJS jadi senjata pelindung rakyat hadapi krisis Wapres Boediono. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Krisis perekonomian yang terjadi pada 1997-1998 memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia dalam menghadapi kejadian serupa. Antisipasi efek yang terjadi dapat ditanggulangi jika pemerintah memberikan kebijakan yang menyasar pada masyarakat rentan dan miskin.

Namun, Wakil Presiden Boediono mengatakan lini pertama pertahanan ekonomi tak boleh kebobolan dalam menghadapi krisis. Jika itu terjadi, maka efek dan dampaknya akan menyasar ke bidang-bidang lainnya.

"Lini pertahanan pertama, yakni kebijakan makro dan moneter harus mantap dan responsif. Bobolnya lini pertama seyogyanya tidak boleh terjadi, dampaknya kemana-mana," ujar Boediono pada 'Konferensi Penanggulangan Kemiskinan' World Bank di Gedung Perfilman Haji Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/9).

Orang lain juga bertanya?

Jika itu tetap terjadi, negara harus tetap siap membuat pertahanan dengan memberikan perlindungan proteksi. "Sebenarnya sudah ada proteksi ini, dalam keadaan darurat bisa dilaksanakan cepat dengan adanya basis data terpadu," tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menerapkan sistem jaminan kesehatan melalui BPJS, ditambah akan terlaksananya BPJS Ketenagakerjaan pada 2015 mendatang. "Ini lompatan besar bangsa ini menuju sistem proteksi sosial," tandasnya. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Ida Minta Pemda Alokasikan Dana untuk BPJamsostek Petani, Marbot Masjid hingga PKL
Menteri Ida Minta Pemda Alokasikan Dana untuk BPJamsostek Petani, Marbot Masjid hingga PKL

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Cerita Masa Kelam BPJS: Antrenya Lama, Banyak Komplain
Jokowi Cerita Masa Kelam BPJS: Antrenya Lama, Banyak Komplain

Jokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan

Baca Selengkapnya
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat

Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Masuk Endemi Covid-19, BPJS Kesehatan Jamin untuk Peserta JKN
Masuk Endemi Covid-19, BPJS Kesehatan Jamin untuk Peserta JKN

Pemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19

Baca Selengkapnya
Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek
Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek

Inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Tak Ada Negara Lain Beri Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Presiden Jokowi: Tak Ada Negara Lain Beri Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.

Baca Selengkapnya
Rayakan Harpelnas di Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Peserta Rasakan Manfaat Optimal
Rayakan Harpelnas di Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Peserta Rasakan Manfaat Optimal

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi menyapa dan berdialog langsung dengan peserta yang hadir.

Baca Selengkapnya
Selangkah Lagi Indonesia Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
Selangkah Lagi Indonesia Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Sustainibilitas Program JKN ini tak lepas dari peran pekerja informal yang sehat, produktif, dan mampu.

Baca Selengkapnya
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)

Baca Selengkapnya
Nelayan Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat Santunan Hingga Rp42 Juta
Nelayan Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat Santunan Hingga Rp42 Juta

ini dapat memberikan rasa aman bagi nelayan dan keluarga mereka dalam risiko yang dihadapi.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek
Revisi UU Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek

Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kritik Anies, Repnas Tegaskan Bansos Bantu Kurangi Dampak Kesulitan Hidup
Tanggapi Kritik Anies, Repnas Tegaskan Bansos Bantu Kurangi Dampak Kesulitan Hidup

Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.

Baca Selengkapnya