Warganet Tanya Menteri Halim: Pak Kalau Mudiknya Diam-Diam Bisa Ketahuan Pemerintah?

Merdeka.com - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di Jakarta, membuat beberapa orang merasa bosan. Sebab, banyak pendatang yang tinggal di indekos dengan ruangan yang umumnya tidak terlalu besar dan fasilitas yang minim. Imbasnya tidak banyak yang bisa dilakukan selama PSBB.

Sebuah pertanyaan menggelitik dilontarkan salah satu warganet saat menyimak sharing 'Jangan Mudik ke Desa, Tak Pulang Karena Sayang' Liputan6.com, Sabtu (18/4), bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Abdul Halim Iskandar.

"Pak, kalau mudiknya secara diam-diam, apakah terpantau oleh Pemerintah? Bosan saya Pak, di kost terus," keluh warganet tersebut.

Pertanyaan itu sontak memancing tawa di ruang sharing, tak terkecuali Gus Halim, panggilan akrab Mendes, yang juga terkekeh menyimak keluhan tersebut. Gus Halim pun menjelaskan bahwa kemungkinannya masih bisa terdeteksi. Sebab, sudah ada beberapa protokol yang mengatur perjalanan selama masa covid-19.

"Ini akan ada protokol transportasi, kan sudah mulai disosialisasi itu, misalnya kalau naik motor tidak boleh boncengan, kalau bawa mobil kan pasti lewat tol, lewat jalan jalan, kan pasti ada pemeriksaan. Nah nanti akan kelihatan ini mudik atau bagaimana. Dari sisi kendaraan yang ditumpangi saja sudah kelihatan," jelasnya.

Gus Halim kembali menegaskan bahwa sampai hari ini pemerintah belum menyatakan melarang mudik melainkan berupa imbauan. "Tapi kalau namanya diam-diam, terus berangkatnya malam, terus pas banyak orang yang tidak tahu, penjagaannya banyak yang lengah, ya mana bisa kita memantau. Makanya kita tidak bisa melarang," imbuhnya.

Jokowi: Mudik Lebaran Sangat Berisiko Memperluas Penyebaran Virus Corona

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan mudik lebaran atau Idul Fitri 2020 sangat berisiko memperluas penyebaran virus corona (Covid-19). Menurut dia, pada arus mudik 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta masyarakat ke seluruh wilayah Indonesia.

"Di tengah merebaknya pandemi Covid-19, adanya mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

Jokowi menyebut mobilitas arus mudik terjadi lebih awal sejak DKI Jakarta menetapkan status tanggap darurat virus corona. Kebijakan physical distancing berimbas terhadap pendapatan para pekerja informal sehingga mereka memutuskan untuk mudik lebih awal.

"Selama 8 hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bis antar provinsi yang membawa kurang lebih 14 ribu penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY (DI Yogyakarta)," jelas dia.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6