Waspada Potensi Melonjaknya Angka Pengangguran 5,2 Juta Orang di Indonesia

Merdeka.com - PHK karyawan dan tambahan angka pengangguran di Tanah Air menjadi bukti nyata dahsyatnya hantaman badai corona atau covid-19. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa lebih dari 3 juta orang.

Menaker mengatakan, jumlah pekerja terdampak mungkin saja lebih banyak dari data yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), karena masih ada individu terdampak yang belum melapor ke Kemnaker atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah.

"Akibat berhentinya roda perekonomian kita, ada saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, di-PHK atau kehilangan pendapatan. Jumlahnya, kalau data di Kementerian Ketenagakerjaan tidak sedikit, 3 juta lebih yang terdaftar," kata Menaker Ida Fauziah.

Khusus pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angka pengangguran di Indonesia memang telah mengalami peningkatan sebelum wabah virus corona (Covid-19) masuk ke Tanah Air pada Maret 2020. Menurut laporan BPS, terpantau ada sekitar 6,88 juta pengangguran di Indonesia pada Februari 2020, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,82 juta.

Kepala BPS, Suhariyanto, menyampaikan jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 ada sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta dibanding Februari 2019.

Berdasarkan catatannya, dalam setahun terakhir jumlah pengangguran bertambah 60.000 orang, yang didominasi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sebesar 8,49 persen.

Potensi Tambahan Pengangguran 5,23 Juta orang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mengantisipasi perkiraan penambahan sekitar 2,92 juta hingga 5,23 juta orang pengangguran di Indonesia jika pandemi Covid-19 terus berlangsung.

"Di samping data yang telah kami kompilasi, kami juga antisipasi pengangguran yang bisa bertambah 2,92 juta orang hingga 5,23 juta orang. Kami terus mencoba untuk terus menekan tingkat pengangguran, agar tetap di bawah dua digit," kata Ida dalam telekonferensi pers reguler berbahasa Inggris dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/6).

Menaker Ida berharap situasi dunia usaha segera membaik agar roda kegiatan ekonomi dapat bergerak, yang pada akhirnya menyerap kembali tenaga kerja. Pada kuartal I 2020, investasi masih tumbuh yang menyebabkan pembukaan lapangan kerja hingga 300 ribu orang.

Di masa transisi kebiasaan baru, Menaker berharap aliran investasi dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Presiden Joko Widodo, ujar Ida, telah menetapkan enam kebijakan strategis untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap dunia kerja.

Enam kebijakan itu adalah, pertama, paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kedua, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja, ketiga, jaring pengaman sosial melalui program perluasan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja formal dan informal.

Kemudian, keempat, pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Kelima, perluasan program industri padat karta, dan keenam adalah perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Fokus Anggaran Atasi Pengangguran

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bahwa penyebaran Virus Corona telah meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, pada 2021 fokus pemulihan ekonomi harus ditujukan untuk mengembalikan momentum penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sudah berhasil diturunkan secara signifikan dalam periode lima tahun terakhir.

"Dukungan DPR untuk dapat menyusun dan melaksanakan strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas serta merata sangat penting," ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna bersama DPR, Jakarta, Kamis (18/6).

Indonesia, kata Sri Mulyani, telah memiliki pengalaman panjang untuk dapat menentukan kebijakan apa yang berhasil dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta berkelanjutan atau sustainable.

"Pemerintah mengajak DPR untuk mendukung reformasi kebijakan di berbagai bidang yang benar-benar berhasil mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat," jelasnya.

Dalam rangka menurunkan kemiskinan dan pengangguran di tahun depan, pemerintah berupaya melakukan sejumlah kebijakan. Proses pemulihan ekonomi ke depan, harus bersifat inklusif dan harus bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.