Waspadai 4 kejahatan bidang ekonomi selama Ramadan

Merdeka.com - Bulan Ramadan yang seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk beribadah, nyatanya dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan kejahatan memperkaya diri mereka. Dengan berbagai alasan, mereka membenarkan perbuatan melawan hukum tersebut.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sidak makanan yang mengandung pengawet dan kedaluwarsa menyambut bulan Ramadan. Sidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri (Jenderal Badrodin Haiti) tentang pengamanan, salah satunya menjelang bulan Ramadan," kata Moechgiyarto di Mapolda Metro Jaya.

Khusus pengamanan, kata dia, angka kejahatan di Jakarta meningkat dibandingkan tahun lalu. Peningkatan mencapai 20 persen.

Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah kejahatan bidang ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat. Baik secara materil dan immateril.

Uang palsu

Bareskrim Polri terus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melawan peredaran uang palsu yang semakin marak terjadi. Dari catatan BI, setiap tahunnya peredaran uang palsu semakin meningkat."Di tahun 2014 BI menemukan ada uang palsu sebanyak 126.417 yang beredar. Ini bila dirasiokan dari sejuta lembar uang asli, maka terdapat sembilan lembar upal," kata Kepala Divisi Penanganan Uang Palsu BI Hasiholan Siahaan di Bareskrim Polri, Jakarta.Sementara pada tahun 2015, peredaran uang palsu pun kembali meningkat. Tercatat, ada 319.681 uang palsu beredar, jika dirasiokan satu juta jumlah yang palsunya 21.Sedangkan di tahun 2016, BI kembali mencatat menemukan 55.041 uang palsu. Jika dirasiokan sejuta lembar uang beredar, empat di antaranya adalah uang palsu.Dia menambahkan, dalam catatan BI kawasan Pulau Jawa adalah target utama dari sindikat peredaran uang palsu. Di mana, Jawa Timur menempati urutan pertama dari peredaran uang palsu disusul DKI Jakarta, Banten, lalu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali.

Daging ilegal tak lain makan

Sebanyak 163,5 ton daging sapi ilegal disita petugas Direktorat Bea dan Cukai dari PT CSUB. Ratusan ton daging sapi tersebut merupakan importasi dari New Zealand dan Australia."Daging itu diangkut tujuh kontainer, yaitu ada jantung, hati, bagian leher, ada paru-paru, ginjal, dan kaki sapi. Ada 6 jenis yang akan mereka masukkan. Saat mereka masukkan tidak mendapatkan izin," ujar Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi di Kantornya.Modus yang digunakan pelaku untuk mendatangkan ratusan ton daging sapi tak berizin ini yakni dengan menyamarkan dalam bentuk bahan kimia untuk campuran pakan ternak."Mereka ini importir umum yang tidak akan diberikan izin. Mereka lapor kepada kami ini merupakan pakan ternak. Namun saat kita periksa ada jeroannya. Ini kita nyatakan ilegal karena memberitahukan jenis dan jumlah barang impor yang salah dan data impor barang yang tidak benar," ucap dia.Hasil uji lab menyebutkan jika ratusan ton daging sapi tersebut mengandung bahan kimia tertentu sehingga berbahaya untuk dikonsumsi."Kita sudah periksa fisik dan uji laboratorium. Secara fisik barang tersebut menyebutkan barang itu berupa bahan kimia sebagai bahan pakan ternak," tuturnya.

Perusahaan tak bayar THR

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menegaskan ada celah bagi perusahaan nakal tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan. Pemerintah, untuk Lebaran tahun ini, telah mewajibkan perusahaan membayar THR meski baru satu bulan kerja.Presiden KSBSI Mudhofir Khamid menyebutkan celah itu adalah ketentuan pekerja/buruh kontrak yang masa kerjanya berakhir sebelum hari raya maka tidak mendapatkan THR keagamaan. Celah inilah yang bakal berpotensi dijadikan pengusaha nakal untuk segera menghabisi masa kerja buruh kontrak atau menerima karyawan baru dengan masa kerja kurang dari hari raya keagamaan setiap tahunnya.Maka itu, lanjut Mudhofir, pemerintah diminta lebih jeli dalam mengawasi praktek pembayaran THR keagamaan ini terutama untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan kontrak dan outsourcing."KSBSI meminta pengawas ketenagakerjaan untuk lebih jeli mengawasi perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan kecurangan atau tidak membayarkan THR keagamaan pekerja/buruh dalam suatu perusahaan," tuturnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.Perihal dengan monitoring pembayaran THR, KSBSI, seperti tahun-tahun sebelumnya, akan membuka posko pengaduan THR di semua Kota/Kabupaten se-Indonesia, agar pekerja/buruh yang belum menerima THR keagamaan hingga H-7 sebelum hari raya Keagamaan bisa melaporkan permasalahan tersebut kepada serikat buruh.

Kartel pangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak membantah adanya kartel pangan yang juga meresahkan seperti kartel daging. KPPU menilai persoalan rantai distribusi panjang berpotensi adanya mafia pangan. Mereka akan membuat persekongkolan menentukan harga."Karena rantai distribusi yang sangat panjang juga membuat potensi persekongkolan, potensi praktik kartel atau mafia ini sangat besar," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta.Persoalan distribusi ini, kata Syarkawi, terjadi pada beberapa komoditi, seperti minyak goreng. Syarkawi sendiri mendapati kartel mafia pangan saat mengunjungi sebuah pabrik minyak, harganya terpantau turun."Misalnya harga minyak goreng, saya datang kemarin ke pabrikan, harga minyak turun 5,5 persen tapi anomalinya harga kok di pasar malah naik. Artinya ada persoalan di rantai distribusi," kata dia.