Wejangan SBY untuk Jokowi-JK soal ekonomi RI

Merdeka.com - Usai lengser, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih memantau perkembangan ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). SBY pun kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

Mulai dari persoalan Freeport, hingga mandegnya keputusan pengembangan Blok Masela, SBY juga memantau permasalahan tersebut. Bukan tanpa sebab, SBY pun pernah merasakan hal yang sama seperti Jokowi. Bahkan, SBY yang pernah menjabat Menteri ESDM di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selain itu, SBY mengaku masih terus mengikuti perkembangan dinamika global dan nasional. Termasuk mengikuti setiap perkembangan dan kebijakan pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi.

"Saya masih mendengar, saya mengikuti apa yang dilakukan dan tidak dilakukan Presiden kita, tentu dengan tujuan dan pertimbangan beliau. Saya masih menghadiri forum dunia, bertemu dengan incumbent leader," ujar SBY saat memberikan paparannya dengan tema 'Visi Perekonomian Indonesia Kedepan' di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3).

Meski selalu memeroleh informasi perkembangan berbagai kebijakan Presiden Jokowi, SBY mengaku berusaha membatasi diri untuk berkomentar.

"Meskipun saya banyak mengetahui, mengikuti, tapi memang lebih baik saya tidak terlalu banyak bicara, lebih bijak dan lebih tepat. Kecuali saya melepas twit atau FB saya, kalau saya mendengarkan suara rakyat di dunia sosial media," jelas SBY.

SBY menambahkan, di era modern ini, banyak media yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi. Dulu, informasi hanya bisa diperoleh dari televisi, radio, dan surat kabar. Kini, semakin pesatnya perkembangan internet dan media sosial, maka informasi semakin mudah didapat, bahkan keluhan masyarakat di media sosial pun menjadi informasi yang penting bagi SBY.

"Saya punya 8,7 juta followers di twitter, dan followers di FB. Istri saya punya 4,2 juta di Instagram. Tiap hari saya mengikuti, staf saya selalu update apa yang dirasakan rakyat. Kalau dulu saya beruntung tiap hari rakyat Indonesia di TV, baca koran menghadapi hujatan ke Presiden SBY, di jalan unjuk rasa. Sekarang lebih sulit, karena itu saya beruntung punya followers di media sosial," papar SBY.

Berikut wejangan SBY untuk Jokowi-JK soal ekonomi RI seperti dirangkum merdeka.com:

Genjot ekonomi RI capai 6 persen

Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke kisaran angka 5 persen hingga 6 persen. Seperti diketahui, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2015 mulai triwulan I hingga triwulan IV hanya sebesar 4,79 persen.

"Growth, bagaimanapun growth harus dibawa kembali menuju 5 persen sampai 6 persen. Kita bicara 5 persen menuju 6 persen. Karena kalau tidak dikembalikan ke angka 6 persen, implikasinya luas," ujar SBY di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3).

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah melemahnya kondisi perekonomian global dan nasional, SBY mengatakan, pemerintah perlu menggenjot belanja dengan tetap melakukan perhitungan yang matang.

"Belanja pemerintah harus ditingkatkan. Goverment spending harus dikalkulasikan dengan benar setelah memperhatikan revenue. Jangan besar pasak dari pada tiang. Defisit ada hitungannya. Setelah kalkulasi penerimaan, pilih pembelanjaan yang menstimulasi pertumbuhan. Karena itu satu-satunya yang dimiliki pemerintah, APBN," kata SBY.

Untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dalam kondisi daya beli masyarakat menurun, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di mana-mana, hingga investor 'wait and see', satu-satunya senjata adalah belanja pemerintah.

"Kalau government spending juga menurun, lengkap sudah menyumbang secara negatif. Karena itu tools yang at hand di tangan pemerintah, pastikan APBN ada komponen yang stimulasi pertumbuhan," tegas SBY.

Jaga hubungan luar negeri

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai krisis ekonomi terparah dialami Indonesia pada 1998. Itu menjadi pengalaman berharga buat pemerintah menghadapi sejumlah krisis yang bermunculan kemudian.

"Pengalaman berharga krisis nasional terjadi pada 1998 lantaran faktor eksternal dan internal," kata presiden keenam akrab disebut SBY tersebut saat berpidato terkait visi perekonomian Indonesia mendatang di Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Kamis (3/3).

Dalam dua periode kepemimpinannya, Indonesia pernah terkena dampak krisis keuangan global yang dipicu oleh persoalan kredit perumahan di Amerika Serikat pada 2008. Akibatnya, menurut SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah menyentuh titik terparah, berada di level 4,5 persen.

"Faktanya krisis 2008-2009 kami mampu kurangi dampaknya."

Dia mengelaborasi bagaimana Indonesia bisa selamat dari krisis. Secara umum, menurutnya, krisis harus diselesaikan secara bersama dengan semua negara.

"Hubungan luar negeri harus tetap baik di era globalisasi, interconnected. Tidak ada negara yang jomblo, atasi masalah secara sendiri," katanya. Penting untuk memastikan yang kami lakukan sama dengan yang dilakukan dunia."

setelah itu, barulah pemerintah menjalankan strategi mengatasi krisis sesuai dengan karakteristik perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada konsumsi publik membuat pemerintah menjalankan strategi menjaga daya beli masyarakat.

"Keep buying strategy waktu itu tepat. Meskipun ekonomi lesu, pastikan masyarakat masih mampu beli barang-barang yang dibutuhkan. Selama masih ada demand maka sektor riil nggak akan bangkrut. Kalau perusahaan nggak bangkrut, nggak ada PHK," imbuh SBY.

"Kemudian jaga belanja pemerintah, jadi ada stimulasi. Lalu ringankan beban perusahaan, khususnya yang berpotensi melakukan PHK besar-besaran."

Motivasi diri

Presiden Keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pandangannya mengenai sektor perekonomian Indonesia.

Sebagai mantan pejabat militer, dan Ketua Umum Partai Politik, SBY melihat ada kesamaan antara pemimpin bisnis, pemimpin politik dan pemimpin militer.

"Kesamaannya, ketiga jenis pemimpin itu memiliki 'can do spirit'. Bisa!" kata SBY di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3).

Pemimpin ketiga sektor itu, lanjut SBY juga merupakan sosok yang berani ambil risiko. "Kedua, risk taker. Saya kira tidak akan sukses pemimpin yang tidak berani ambil risiko, yang telah dikalkulasikan dengan baik," ujar SBY.

"Yang lain, teman-teman pemimpin bisnis memiliki keberanian 'to do something', sebagaimana yang dilakukan pemimpin politik atau militer. Pemimpin bisnis memiliki intuisi, judgement," imbuh SBY.

SBY pun memaparkan pengalamannya sebagai pemimpin partai politik dan militer. Pengalaman SBY menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, diakuinya memberi cukup wawasan di bidang ekonomi.

"Meskipun saya tidak pernah memimpin bisnis, tapi saya pernah di dunia pemerintahan, militer. Saya pernah jadi Menteri ESDM. Jadi saya mengenal seluk beluk perekonomian ketika mengambil keputusan di bidang ekonomi policy," tutur SBY.

Buang segala kepentingan dalam mengambil keputusan

Presiden Keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku masih terus memantau perkembangan kondisi nasional melalui berbagai media, termasuk media sosial.

SBY pun memantau segala perkembangan ekonomi tanah air. Salah satunya dari sektor migas. Ketua Umum Partai Demokrat memantau pengembangan Blok Masela yang masih berkutat di persoalan skema darat (onshore) atau skema laut (offshore).

SBY memiliki saran dalam penyelesaian masalah pengembangan Blok Masela, dan juga Freeport yaitu melepaskan segala kepentingan pribadi maupun golongan. Apabila semua pihak hanya mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat sekitar, SBY menilai Blok Masela dan Freeport tidak akan menjadi masalah yang berlarut-larut.

"Urusan Masela, Freeport yang penting konsepnya jelas, logis dan transparan. Tidak ada kepentingan macam-macam, kecuali negara dan masyarakat ekonomi sekitar. Maka, kalau itu tidak akan ada masalah apapun," ujar SBY di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3).

Diakui SBY, tidak mudah untuk memutuskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Begitu pula dengan pengembangan Blok Masela. "Tapi policy dengan arah dan kebijakan tanpa ada benturan kiri dan kanan. Kita berikan ruang luas. Ini contoh Masela dan Freeport," tutur SBY.

SBY menyarankan semua pihak untuk mencari solusi yang 'ces pleng' berbekal kekompakan. Dia pun mengimbau menteri yang ada dalam Kabinet Kerja harus kompak dalam setiap keputusan.

"Solusi yang 'ces pleng' jangan pecah kongsi, harus solusi yang kompak di atas segalanya. Tidak memusingkan rakyat," pungkas dia.